Presiden Prancis Emmanuel Macron. (AFP)
Presiden Prancis Emmanuel Macron. (AFP)

Puji Penolakan Kemerdekaan Kaledonia Baru, Macron: 'Prancis Lebih Indah’

Medcom • 13 Desember 2021 19:16
Paris: Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pada Minggu, 12 Desember, bahwa "masa transisi" akan dimulai untuk Kaledonia Baru, setelah para pemilih di pulau tersebut menolak kemerdekaan. Macron menambahkan, Prancis terlibat "lebih indah" saat menggandeng sejumlah pulau Pasifik.
 
"Masa transisi sedang dimulai. Bebas dari pilihan ‘Ya’ atau ‘Tidak’, kita sekarang harus membangun proyek bersama, sambil mengakui dan menghormati martabat semua orang," kata kepala negara berusia 43 tahun itu.
 
Dilansir dari France 24, Senin, 13 Desember 2021, Emmanuel Macron mengatakan, Prancis dapat merasa "bangga" dengan skema yang dirancang untuk menyelesaikan status Kaledonia Baru. Skema yang dimaksud adalah, penduduk Kaledonia Baru diperbolehkan menggelar referendum sebagai pulang untuk melepaskan diri dari Prancis.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Malam ini Prancis lebih indah karena Kaledonia Baru telah memutuskan untuk tetap menjadi bagian (dari Prancis)," pungkas Macron.
 
Melalui keseluruhan surat suara yang telah dihitung, sebanyak 96,49 persen warga Kaledonia Baru yang mengikuti referendum menentang kemerdekaan. Sementara jumlah pendukung kemerdehaan hanya 3,51 persen. Namun, tingkat parttisipasi warga hanya 43,90 persen, berpotensi memicu isu legitimasi referendum.
 
Baca:  Kaledonia Baru Tetap Bersama Prancis
 
Kaledonia Baru, kepulauan berpenduduk sekitar 185 ribu jiwa yang berlokasi sekitar dua ribu kilometer (1.250 mil) dari timur Australia, mendapat tiga kesempatan referendum kemerdekaan di bawah kesepakatan tahun 1988 yang bertujuan meredakan ketegangan di sana.
 
Setelah menolak memisahkan diri dari Prancis pada 2018 dan 2020, penduduk Kaledonia Baru ditanya untuk terakhir kalinya pada hari Minggu kemarin: "Apakah kalian ingin Kaledonia Baru menyetujui kedaulatan penuh dan merdeka?"
 
Juru kampanye pro-kemerdekaan diketahui memboikot pemungutan suara dengan mengatakan, mereka ingin referendum ditunda hingga September karena "proses yang adil” sulit dilakukan di tengah penularan Covid-19 yang tinggi.
 
Hasil referendum ini dinilai dapat memperburuk ketegangan etnis di Kaledonia Baru. Secara umum, suku pribumi Kanak lebih mendukung kemerdekaan Kaledonia Baru, sementara komunitas kulit putih yang lebih kaya di pulau tersebut memilih tetap bersama Prancis. (Nadia Ayu Soraya)
 
(WIL)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif