“Langkah logis berikutnya yang menurut saya harus, dan memang harus ditindak lanjuti adalah perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa,” kata Kanselir Scholz, seperti dikutip dari VOA Indonesia, Senin 17 April 2023.
Berbicara pada pembukaan pameran tahunan perdagangan Hannover, Scholz mengatakan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo bahwa kesepakatan perdagangan antara Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, dan blok 27 negara Uni Eropa akan menciptakan kawasan ekonomi yang melibatkan 700 juta orang.
“Saya tengah berusaha agar kesepakatan ini bisa tercapai,” kata Scholz tentang negosiasi antara Indonesia dan Komisi Eropa, yang telah berlangsung sejak 2016.
| Baca: Bertemu Kanselir Jerman, Ini Tiga Fokus Kerja Sama yang Disampaikan Jokowi. |
Pemimpin Jerman itu mengatakan dia memiliki harapan yang sama tentang pembicaraan yang berlangsung antara Uni Eropa dan blok Mercosur Amerika Latin, Meksiko, Australia, Kenya, dan India.
Jerman sangat khawatir menjadi terlalu bergantung pada Tiongkok, termasuk untuk komoditas penting yang dibutuhkan untuk digitalisasi dan pergeseran menuju ekonomi nol karbon.
"Pada saat ini, kita terlalu banyak mengimpor (bahan baku) dari Tiongkok,” ujar Scholz.
"Dan itu terjadi di saat fakta menunjukkan bahwa logam tanah jarang, tembaga atau nikel seringkali tidak berasa dari sana (Tiongkok) namun berasal dari negara seperti Indonesia, Chile, atau Namibia," tambahnya.
"Kami ingin mengubah itu,” imbuhnya.
Regulasi Uni Eropa
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa saat berbincang dalam pertemuan bersama Kanselir Jerman, Presiden Jokowi menekankan pentingnya mewujudkan hubungan ekonomi yang setara antara Indonesia-Jerman dan Indonesia-Uni Eropa.“Untuk itu berbagai regulasi Uni Eropa yang menghambat kesejahteraan perlu dibenahi. Bapak Presiden juga meminta dukungan jerman agar perundingan perjanjian Indonesia-EU CEPA dapat segera dituntaskan,” jelas Menlu.
Dalam hal investasi, Menlu menyebut bahwa Presiden menyambut secara baik kolaborasi komite bersama ekonomi dan investasi Indonesia-Jerman. Selain itu Presiden menilai investasi Jerman di Indonesia perlu difokuskan pada sektor prioritas.
“Investasi jerman di indonesia perlu difokuskan pada sektor prioritas seperti industri yang berorientasi ekspor, energi terbarukan, dan hilirisasi,” ucap Menlu.
Menurut Menlu, Kepala Negara menekankan pentingnya investasi dan ahli teknologi Jerman guna mendukung transisi energi di Indonesia. “Dalam diskusi tadi juga dibahas mengenai implementasi dari The Just Energy Tansition Partnership,” sambungnya.
Lebih lanjut, Menlu juga menyebut bahwa terdapat sejumlah hasil dalam kunjungan Presiden kali ini, yakni dalam kaitannya hubungan antara pemerintah (G to G) dan hubungan antara bisnis (B to B).
“Untuk G to G telah dilakukan penandatanganan dua kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman yaitu pertama Joint Declaration of Intent on Join Economic and Investment Commitee mengenai pembentukan forum gabungan sektor pemerintah dan swasta untuk membahas peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi,” jelas Menlu.
Kemudian, Menlu menyebut bahwa hasil lainnya dari kunjungan Presiden kali ini adalah Joint Declaration of Intent in The Feed of Digitalization antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Digital dan Transformasi Jerman untuk mendukung pengembangan transformasi digital.
Sementara itu, dalam kerja sama business to business, Menlu menyampaikan sudah terbentuk sebanyak 18 kesepakatan yang memiliki nilai kurang lebih Rp27,9 triliun. “Yaitu di sektor sustainibility dan transisi energi, investasi, inovasi start up, dan making Indonesia 4.0,” sambungnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
