Selama hampir dua dekade berkuasa, Recep Tayyip Erdo?an selaku Presiden Turki mendapat tuduhan keras dengan pernyataan yang tegas, dan bersifat bipartisan. Bahkan, pemerintah Turki dinilai telah bergerak ke arah yang lebih ekstrem.
"Untuk melemahkan peradilan Turki, menempatkan sekutu politik di posisi kunci militer dan intelijen, menindak kebebasan berbicara dan pers bebas, dan secara tidak sah memenjarakan lawan politik, jurnalis dan minoritas," demikian isi surat pernyataan yang dilansir dari Ahvalnews, Selasa, 2 Maret 2021.
Presiden AS Joe Biden, berjanji bakal membawa masalah hak asasi manusia, dan demokrasi ke inti hubungan dalam menghadapi para pemimpin asing. Pemerintahan Biden diprediksi bakal mengadakan pertemuan puncak demokrasi di akhir tahun.
Baca: Dituduh Terkait Gerakan Gulen, Ratusan Perempuan dan Anak-Anak Turki Dipenjara
Sebelumnya, Biden mengatakan kemitraan dengan sekutu akan didasarkan pada demokrasi dan visi yang menjunjung supremasi hukum, bukan transaksionalisme. Hal itu diungkapkan dalam pidatonya di Konferensi Keamanan Munich.
Ia pun menuturkan, perdebatan mendasar tentang masa depan akan terjadi antara pendukung otokrasi dan mereka yang memahami demokrasi. Mereka, kata Biden, wajib mengetahui hal tersebut untuk menghadapi tantangan saat itu.
"Masalah strategis memang mendapat perhatian yang signifikan dalam hubungan bilateral kita, tetapi pelanggaran berat hak asasi manusia dan kemunduran demokrasi yang terjadi di Turki juga menjadi perhatian yang signifikan," bunyi pernyataan tertulis anggota kongres, Jumat, 26 Februari 2021.
Surat tersebut juga meminta menteri luar negeri untuk mengondisikan hubungan dengan Turki sesuai dengan perilaku pemerintahan Erdogan. Hal itu dilakukan guna memulihkan hubungan antara AS dan Turki.
"Meskipun merupakan kepentingan bersama kami bagi Amerika Serikat dan Turki untuk tetap menjadi sekutu strategis dan memperbaiki perpecahan di antara kami, kami yakin perubahan pada Presiden Erdogan dan perilaku partainya sangat penting untuk memulihkan hubungan itu," kata anggota kongres.
Surat itu mengingatkan kunjungan Erdogan ke Washington, Mei 2017, di mana setengah lusin atau lebih pengunjuk rasa dipukuli di depan Kediaman Kedutaan Besar Turki oleh pengawal dan pendukung Erdogan. Para pengunjuk rasa kemudian menggugat pemerintah Turki atas terjadinya kerusakan dan kasus tersebut masih berlanjut.
"Pemerintah Presiden Erdogan bahkan membawa gayanya ke jalan-jalan ibu kota negara kita, ketika selama kunjungan Erdogan tahun 2017 ke Amerika Serikat, personel keamanan Turki menyerang para pengunjuk rasa damai dan pegawai federal. Empat pengawal Erdogan masih menghadapi dakwaan di Amerika Serikat atas insiden tersebut. Mereka tetap bebas di Turki," demikian isi surat tersebut.
Turki dan Amerika Serikat berselisih tentang serangkaian masalah, dimulai dengan pembelian sistem udara S-400 Rusia oleh Turki. Surat itu tidak menyentuh masalah antara Ankara dan Washington, tetapi menyoroti penganiayaan pemerintah Erdogan terhadap warganya.
Dua minggu lalu, 54 senator dalam semangat bipartisan merilis surat lain, menyerukan Presiden Biden untuk meminta pertanggungjawaban Turki atas tindakan kerasnya terhadap warganya. Di antara anggota yang menandatangani surat tersebut adalah Anggota Kongres Gerald E. “Gerry” Connolly, yang merupakan ketua bersama Kaukus Kongres untuk Hubungan AS-Turki dan Turki Amerika, Adam Kinzinger, Adam Smith bersama dengan yang lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
