"Situasi di Jalur Gaza sangat buruk dan hampir tidak bisa diubah. Kami tidak bisa menunggu. Dewan perlu bertindak tegas untuk menuntut gencatan senjata kemanusiaan," kata misi UEA untuk PBB, dikutip dari Al Jazeera.
Dorongan baru untuk melakukan gencatan senjata muncul setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, untuk pertama kalinya dalam masa jabatannya, menggunakan Pasal 99 Piagam PBB yang kuat.
Pasal 99 ini memungkinkan Sekjen PBB 'membawa perhatian Dewan Keamanan setiap masalah yang mungkin terjadi, menurut pendapat Sekjen, dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional'.
Guterres telah memperingatkan dampak global dari perang tersebut dan menyoroti penderitaan yang dialami warga sipil Palestina.
Agar sebuah resolusi dapat diadopsi, setidaknya sembilan dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB harus memberikan suara setuju dan tidak satupun dari lima anggota tetap dewan tersebut, AS, Rusia, Tiongkok, Perancis, dan Inggris, dapat memveto resolusi itu.
Baik AS maupun Inggris tidak mendukung gencatan senjata di Gaza, dengan alasan bahwa Israel mempunyai hak untuk mengambil tindakan militer.
AS juga menyatakan tidak mendukung tindakan apa pun di Dewan Keamanan terkait perang Israel-Gaza saat ini.
Washington abstain dalam pemungutan suara bulan lalu untuk mengizinkan Dewan Keamanan mengadopsi resolusi yang menyerukan jeda kemanusiaan dalam pertempuran di Gaza.
Jeda kemanusiaan itu berlangsung selama tujuh hari, yang memungkinkan para tawanan di Gaza dibebaskan oleh Hamas dan Israel membebaskan perempuan dan anak-anak Palestina dari penjara mereka.
Jeda berakhir pada 1 Desember di tengah kegagalan negosiasi.
Sebanyak 17.177 warga Palestina terbunuh di Gaza sejak 7 Oktober, dan sekitar 1.150 orang di Israel.
Baca juga: Apa itu Artikel 99 yang Dikeluarkan Sekjen PBB?
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
