"Saya sangat khawatir atas perkembangan di Myanmar. Saya menyerukan agar para pemimpin politik yang ditahan segera dibebaskan," tulis Bozkir via Twitter, dikutip dari laman Anadolu Agency pada Senin, 1 Februari 2021.
Penahanan yang dilakukan militer Myanmar dilakukan menjelang pembukaan sesi baru parlemen. Militer Myanmar mengatakan penahanan Suu Kyi dilakukan atas dasar "kecurangan pemilu" pada November tahun lalu.
Saat ini posisi kepala pemerintahan Myanmar dipegang oleh Jenderal Min Aung Hlaing.
"Para pemimpin militer harus mematuhi norma-norma demokratis dan menghormati institusi publik serta otoritas sipil," ungkap Bozkir.
Masih dari kantor PBB, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengecam keras penahanan yang dilakukan militer Myanmar terhadap Suu Kyi dan sejumlah pejabat lainnya.
"Perkembangan terkini merupakan pukulan telak terhadap reformasi demokrasi di Myanmar," ungkap Guterres. Ia menekankan kembali dukungan kuat PBB terhadap masyarakat Myanmar yang mendambakan penegakan nilai-nilai demokrasi, perdamaian, hak asasi manusia, dan aturan hukum.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga telah mengekspresikan kekhawatiran atas situasi terkini di Myanmar.
"Indonesia mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya, komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional," ucap Kemenlu RI.
Sementara Malaysia meminta jajaran petinggi militer Myanmar untuk menyelesaikan masalah pemilu melalui mekanisme hukum.
Baca: Malaysia Imbau Militer Myanmar Prioritaskan Perdamaian dan Keamanan
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
