Sebagai salah satu negara mitra, Malaysia mengimbau militer Myanmar untuk memberikan prioritas tertinggi kepada perdamaian dan keamanan di negara tersebut.
"Pemerintah Malaysia meminta militer Myanmar menegakkan supremasi hukum, dan menyelesaikan ketidaksesuaian pemilu melalui mekanisme hukum dan dialog dalam cara damai," kata Negeri Jiran, dikutip dari pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia, Senin, 1 Februari 2021.
"Malaysia menegaskan kembali dukungan yang kuat untuk demokrasi Myanmar, proses perdamaian dan pembangunan ekonomi yang inklusif," lanjutnya.
Kemenlu Malaysia menambahkan, persatuan yang diusahakan rakyat Myanmar akan terus bergantung pada persatuan yang diraih para pemimpinnya.
"Kami terus mendukung kelanjutan diskusi di antara para pemimpin Myanmar untuk menghindari konsekuensi yang merugikan rakyat, terlebih di tengah pandemi virus korona (covid-19)," sambungnya.
Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden U Win Myint, dan sejumlah petinggi lainnya ditahan pada Senin, 1 Februari 2021. Penahanan yang dilakukan militer ini dilakukan menjelang pembukaan sesi baru parlemen Myanmar.
Baca: AS Desak Militer Myanmar Bebaskan Semua Pejabat dan Tokoh Sipil
Militer Myanmar mengatakan penahanan Suu Kyi dilakukan atas dasar "kecurangan pemilu" pada November tahun lalu. Kini, kekuasaan di Myanmar diambil alih oleh pemimpin militer, Jenderal Min Aung Hlaing.
Usai mengambil alih kekuasaan, militer Myanmar mendeklarasi status darurat untuk satu tahun ke depan.
Langkah tersebut telah memicu kecaman keras dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah negara, termasuk Australia dan Amerika Serikat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
