"Kami akan senang jika Tiongkok dan Rusia bergabung dengan kami di dalam ruangan ini," ujar duta AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield kepada wartawan setelah rapat Dewan Keamanan PBB, sebagaimana dikutip dari Channel News Asia, Senin, 7 Maret 2022.
Media milik pemerintah Korea Utara melaporkan bahwa Pyongyang melakukan uji coba satelit pengintai pada Sabtu kemarin. Namun, para ahli mengatakan itu adalah peluncuran rudal balistik terselubung, dilakukan beberapa hari sebelum pemilihan umum presiden Korea Selatan (Korsel).
"Seperti 10 peluncuran rudal balistik lainnya sejak awal tahun ini, tindakan Republik Rakyat Demokratis Korea (DPRK) ini melanggar sejumlah resolusi Dewan Keamanan," kata Thomas-Greenfield, menyebut nama resmi Korut.
Teks yang menyatakan Korut melakukan pelanggaran telah memperoleh dukungan dari 10 negara, termasuk di luar Dewan Keamanan PBB seperti Jepang dan Australia.
"Sementara DPRK meningkatkan tindakan destabilisasinya, Dewan Keamanan tetap diam. Setiap peluncuran rudal balistik yang dibiarkan oleh Dewan mengikis kredibilitas Dewan Keamanan PBB," imbuh Thomas-Greenfield, tanpa menyebut Tiongkok atau Rusia.
Hanya Rusia dan Tiongkok yang tidak menyetujui teks dalam rapat pada Senin kemarin itu.
Kepada wartawan, salah satu diplomat menyampaikan bahwa teks yang dibahas menyatakan adanya pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan meminta penyelenggaraan dialog.
Rapat itu merupakan kali ke-17 Tiongkok menolak menerima ide yang dipelopori AS dan Eropa terkait Korut sejak 2017. Ini dimulai saat hasil pemungutan suara Dewan Keamanan PBB setuju untuk menjatuhkan sanksi sebagai upaya memaksa Pyongyang menghentikan program nuklir dan rudal balistik.
Baca: Lagi, Korea Utara Tembakkan Proyektil tak Dikenal
"Kami siap untuk berkolaborasi dan menentukan pendekatan yang disepakati bersama dengan anggota Dewan lainnya untuk menanggapi provokasi DPRK," ucap Thomas-Greenfield.
Ia menekankan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab untuk menindak pelanggaran resolusi yang telah ditetapkan.
Walau dijatuhi sanksi internasional karena senjata nuklirnya, Pyongyang mengabaikan tawaran dialog AS setelah negosiasi antara Presiden Korut Kim Jong-un dan mantan presiden AS Donald Trump gagal di tahun 2019.
Alih-alih diplomasi, Pyongyang telah menambahkan upaya modernisasi militer. Januari lalu, Korut melanggar moratorium yang ditetapkannya sendiri dalam melaksanakan pengujian rudal jarak jauh dan senjata nuklir. (Kaylina Ivani)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
