Pemandangan area perkebunan di Krediton, Inggris, 23 Juni 2022. (JUSTIN TALLIS / AFP)
Pemandangan area perkebunan di Krediton, Inggris, 23 Juni 2022. (JUSTIN TALLIS / AFP)

Pemerintah Turun Tangan Bantu WNI Korban Perekrutan Ilegal di Inggris

Marcheilla Ariesta • 27 September 2022 13:07
London: Heboh berita warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban perekrutan ilegal dengan iming-iming bisa bekerja di Inggris, secara spesifik sebagai pekerja musim di beberapa perkebunan. Pemerintah Indonesia pun bergerak cepat dan membantu menangani kasus tersebut.
 
Berbagai langkah terkoordinasi antara Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI dan KBRI London telah dilakukan untuk mendalami dan menindaklanjuti kasus ini demi memastikan pelindungan atas hak-hak Pekerja Migran Indonesia atau PMI yang bekerja di beberapa perusahaan perkebunan.
 
Dalam keterangannya, KBRI London mengaku telah melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan mereka.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Antara lain meninjau langsung dan berdialog dengan para PMI di perkebunan, juga berdiskusi dengan pemilik serta manajemen perkebunan," kata KBRI London dalam sebuah pernyataan, Selasa, 27 September 2022.
 
Selain itu, KBRI London juga membentuk satgas khusus, serta mengawal pemulangan para PMI pada saat berakhirnya masa kontrak. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan aturan.
 
"KBRI London juga memastikan ketersediaan Hotline Kekonsuleran seluas-luasnya apabila terdapat inquiry atau distress call yang masuk dari PMI," lanjut mereka.
 
Selain itu, KBRI juga melakukan pendataan dan menampung aspirasi PMI secara langsung, serta meminta AG Recruitments (lembaga perekrut resmi) untuk tetap memfasilitasi PMI dan menjamin mereka mendapatkan alternatif pekerjaan dalam koridor kontrak selama menunggu masa kepulangan.
 
"KBRI London melakukan koordinasi dengan otoritas Inggris terkait pemenuhan hak-hak PMI sesuai ketentuan yang berlaku di Inggris," lanjut mereka.
 
Inggris adalah salah satu negara tujuan penempatan PMI sejak 31 Maret 2022. "Tercatat 1.308 PMI bekerja di sektor perkebunan Inggris," sambung KBRI London.
 
Sebelumnya, media Inggris memberitakan mengenai sejumlah WNI yang diminta membayar deposit hingga 2.500 poundsterling (setara Rp40,1 juta) kepada agen Jakarta untuk 'menjamin' pekerjaan mereka di pertanian Inggris.
 
Namun, hingga kini belum ada kepastian kapan para WNI itu mendapat pekerjaan yang dijanjikan. Seorang WNI tersebut mengatakan, ia adalah salah satu dari beberapa orang yang menganggur dan tidak punya uang setelah dijanjikan bekerja di pertanian Inggris.
 
"Kami berhenti bekerja untuk bisa serius mengikuti proses rekrutmen untuk pekerjaan baru. Tapi sekarang kami menganggur, dan nasib kami semakin tidak jelas," katanya.
 
Dokumen resmi pemerintah Indonesia dari akhir Agustus menunjukkan sekitar 170 PMI 'terdampar' di Indonesia karena ditugaskan di 19 pertanian di seluruh Inggris.
 
Para ahli mengatakan, biaya hidup tinggi diduga dapat membuat pekerja berisiko terjerat utang. Otoritas Penyalahgunaan Tenaga Kerja dan The Gangmasters tengah menyelidiki apakah ada hukum Inggris yang dilanggar.
 
Tenaga kerja Indonesia yang sudah berada di Inggris dipasok oleh AG Recruitment, salah satu dari empat agen Inggris yang memiliki izin untuk merekrut dengan menggunakan visa pekerja musiman. AG membantah melakukan kesalahan dan mengatakan tidak tahu apa-apa tentang broker Indonesia yang mengenakan biaya atau setoran.
 
AG dilaporkan dibantu Al Zubara Manpower yang berbasis di Jakarta, mengatakan, sejauh ini, lebih dari 1.200 orang Indonesia ditempatkan di pertanian Inggris.
 
Dari jumlah tersebut, 207 berasal dari Bali - di mana Al Zubara tidak memiliki kantor dan bergantung pada broker untuk memasok kandidat. Sedangkan 102 lainnya berasal dari Lombok.
 
Sumber pemerintah Indonesia mengatakan, para pekerja kini melaporkan Al Zubara dan mendorong mereka untuk membayar deposit hingga 2.500 poundsterling untuk menjamin pekerjaan di Inggris.
 
"Tanggung jawab Asosiasi Penyedia Tenaga Kerja (GLAA) adalah melakukan penyelidikan penuh dan menentukan apakah Al Zubara memasok pekerja ke AG atau tidak. Al Zubara tidak memiliki lisensi GLAA dan merupakan pelanggaran pidana untuk beroperasi sebagai gangmaster tanpa lisensi atau mengadakan pengaturan untuk memasok pekerja dengan gangmaster yang tidak berlisensi," ucap David Camp, ketua GLAA, di mana AG menjadi anggotanya.
 
AG membantah keras saran bahwa Al Zubara dikontrak untuk merekrut pekerja AG. Mereka menyalahkan birokrasi Indonesia karena menunda alokasi izin kerja.
 
Saat ini, lisensi Al Zubara untuk merekrut ke Inggris ditangguhkan sementara.
 
Baca: Dan Terjadi Lagi, Kali Ini Inggris Jadi Sasaran Perekrutan Ilegal TKI
 
(WIL)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif