"Ada wacana di DK PBB bahwa mereka dapat mengambil langkah-langkah simbolis (terkait pelonggaran sanksi untuk Korut)," ucap beberapa sumber yang dikutip Interfax.
"Tidak akan ada perubahan berarti walaupun sanksi dicabut karena Korut masih ditutup akibat Covid-19."
Korut menghadapi krisis ekonomi serius dalam setahun terakhir, termasuk dari tekanan sanksi internasional atas program senjata nuklir dan misil Pyongyang. Hal ini diperparah kemunculan pandemi Covid-19 yang memaksa Korut menutup perbatasan mereka.
Tidak berhenti sampai di situ, kondisi di Korut semakin parah akibat terjadinya serangkaian banjir dan bencana alam lainnya.
Isu krisis ekonomi jarang diangkat media nasional Korut. Namun dalam setahun terakhir, pemimpin Korut Kim Jong-un beberapa kali mengindikasikan negara tengah menghadapi beragam krisis.
Baca: Kim Jong-un Fokus Stabilkan Kehidupan Masyarakat di Daerah Terdampak Banjir
Media nasional Korut bahkan pernah menyoroti keseriusan krisis pasokan pangan. Sejumlah pengamat menilai Korut berusaha menggalang simpati internasional agar ada penyaluran bantuan pangan.
"Proposal pelonggaran sanksi Korea Utara masih berada di meja negosiasi DK PBB. Namun sejauh ini, Amerika Serikat biasaya langsung menghentikannya," lanjut laporan Interfax.
Seorang pejabat yang tak disebutkan namanya dari Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, "Korut telah menciptakan barikade signifikan terkait penyaluran bantuan kemanusiaan dengan menutup perbatasan mereka sendiri."
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
