Dengan segunung bukti bahwa orang Uighur menjadi sasaran kerja paksa yang dipaksakan oleh negara “apakah mereka pemilik bisnis, guru, perawat, siswa, atau petani sudah saatnya kita memberikan beban pembuktian pada perusahaan.”
“Jika kalian ingin mengimpor produk dari daerah yang dipenuhi ratusan kamp penjara dan kamp kerja, kalian sekarang harus membuktikan bahwa kalian tidak membeli barang-barang kerja paksa,” ucap Kanat.
Pemungutan suara dilakukan seminggu setelah Pengadilan Uighur Independen di London memutuskan, Tiongkok telah melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang.
Putusan tersebut didasarkan pada bukti dari para penyintas, saksi, dan ahli tentang kebijakan Tiongkok di wilayah tersebut, termasuk jaringan kamp penahanan di mana Tiongkok telah menahan sebanyak 1,8 juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya sejak 2017, pengendalian kelahiran paksa, dan paksaan tenaga kerja.
Tiongkok pun diketahui menolak tuduhan itu. Meskipun pengadilan tidak mengikat dan tidak memiliki dukungan negara, kelompok Uighur menanggapi temuan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan mempersiapkan atau melanjutkan tuntutan hukum di Argentina dan Inggris.
UHRP, yang berbasis di AS, dan Kongres Uighur Dunia (WUC), yang berkantor pusat di Jerman mengatakan pada Selasa, mereka tengah bersiap untuk mengajukan pengaduan pidana di Argentina.
Ketentuan yurisdiksi universal negara disebut memungkinkan pengadilan untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida di bawah hukum internasional, dimana pun mereka terjadi.
Pada Rabu, Pengadilan Tinggi Inggris dan Wales memberikan persetujuan WUC untuk melanjutkan kasus terhadap otoritas Inggris karena mengizinkan impor barang-barang kapas yang diproduksi dengan kerja paksa Uighur di Tiongkok.
Pemerintahan Biden dan pendahulunya diketahui telah meningkatkan kebijakan AS dalam menanggapi pelanggaran hak-hak Xinjiang, termasuk pembatasan visa, sanksi, kontrol ekspor dan pembatasan impor, serta pelepasan nasihat bisnis tentang kerja paksa.
Sebelumnya, pada Kamis, Departemen Perdagangan menambahkan ke daftar hitam ekspor 34 lembaga penelitian dan perusahaan teknologi di Tiongkok yang telah diidentifikasi mengembangkan teknologi yang dapat digunakan untuk mengawasi dan menindas minoritas.
Mengutip pelanggaran di Xinjiang dan di tempat lain, AS, dan lima negara lain mengumumkan pekan lalu, mereka akan mengirim atlet namun bukan pejabat pemerintah ke Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022, yang dibuka pada Februari mendatang.
Meskipun bagian dari komunitas bisnis AS dilaporkan telah melobi melawan UU Pencegahan Kerja Paksa Uighur, Dewan Bisnis AS-Tiongkok (USCBC) mengatakan, anggotanya sudah menangani kerja paksa. (Nadia Ayu Soraya)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
