Presiden Peru Pedro Castillo. (MARTIN BERNETTI / AFP)
Presiden Peru Pedro Castillo. (MARTIN BERNETTI / AFP)

Kongres Peru Sahkan Proses Melengserkan Presiden

Medcom • 15 Maret 2022 19:39
Lima: Kongres Peru yang didominasi kubu oposisi menyetujui dilaksanakannya debat untuk melengserkan presiden dari sayap kiri, Pedro Castillo. Ini kedua kalinya Castillo, mantan guru sekolah di pedesaan, dihadapi dengan hal semacam ini meski dirinya baru menjabat selama tujuh bulan.
 
Langkah serupa telah berujung pada lengsernya mantan presiden Pablo Kuczynski pada 2018 dan Martin Vizcarra tahun 2020.
 
"Mosi (untuk debat) telah diterima," ujar kepala Kongres Maria del Carmen Alva, legislator dari pihak oposisi, dilansir dari France 24, Selasa, 15 Maret 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Keputusan itu disahkan dengan 76 suara setuju, 42 tidak setuju, dan satu abstain. Dengan begitu, perdebatan dapat dimulai paling cepat Jumat, 18 Maret 2022.
 
Desember lalu, Kongres Peru memutuskan untuk menolak dibukanya proses penggulingan jabatan.
 
Mosi terbaru dikemukakan oleh 50 legislator dari sejumlah partai sayap kanan, yakni Partai Revolusi Populer, Kemajuan Negara, dan Kekuatan Populer, disertai dukungan dari beberapa kelompok lainnya.
 
Pihak oposisi menuding Castillo atas "ketidakmampuan moral", namun akan melalui proses sulit untuk memperoleh 87 dari 130 suara yang dibutuhkan untuk mencopotnya dari jabatan.
 
"Presiden harus segera menjelaskan kepada negara tentang kesalahannya yang dilakukan berulang kali," kata legislator konservatif Jorge Montoya, seorang pensiunan jenderal.
 
Sementara, Waldemar Cerron dari partai Castillo, Partai Peru Bebas, mengatakan bahwa Kongres “membuang waktu” dengan perdebatan ini. Partai Peru Bebas menduduki 37 kursi di Kongres dan hampir bisa menghentikan mosi itu sendiri.
 
Castillo, 52, telah menghadapi skandal korupsi di lingkar terdekatnya. Menurut lembaga survei Ipsos, tingkat penolakan Castillo mencapai 66 persen, meskipun itu tidak seburuk persentase penolakan Kongres, yakni 70 persen.
 
Oposisi juga menuduh Castillo melakukan "pengkhianatan" karena mengatakan dirinya terbuka untuk referendum yang mengizinkan tetangganya yang terkurung daratan, Bolivia, mengakses Samudra Pasifik.
 
"Tuduhan pengkhianatan itu tidak masuk akal. Mereka mencoba mencari cara apapun untuk menggulingkan pemerintahan Castillo," kata ahli politik Fernando Tuesta.
 
"Mereka tidak memiliki cukup suara untuk memaksanya mundur, bahkan tidak ada unjuk rasa di jalanan yang menuntutnya mengundurkan diri."
 
Castillo memperoleh dukungan dari sesama pemerintah kiri di Amerika Latin. Juga, Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika mengkritik tuduhan "ketidakmampuan moral" dengan mengatakan bahwa "tidak ada definisi yang objektif" tentang klaim tersebut.
 
Baca:  Dalam 6 Bulan Menjabat, Presiden Peru Sudah Bentuk 4 Kabinet
 
Sejak 2017, ini keenam kalinya Kongres Peru mengajukan mosi untuk melengserkan presiden yang tengah menjabat.
 
Kuczynski mengundurkan diri pada 2018 sebelum dapat dimakzulkan, sementara pemecatan Vizcarra pada 2020 menimbulkan unjuk rasa di jalan-jalan dan dilantiknya tiga presiden berbeda hanya dalam kurun waktu lima hari.
 
Tanggapan petugas keamanan terkait unjuk rasa tersebut mengakibatkan dua korban tewas dan ratusan lainnya luka-luka.
 
Castillo telah menghadapi berbagai krisis sejak mulai menjabat pada Juli 2021 dan telah mengubah kabinetnya sebanyak tiga kali. (Kaylina Ivani)
 
(WIL)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif