Sekelompok aktivis sebelumnya telah menyerukan agar unjuk rasa mendukung Palestina digelar di distrik kelas pekerja Barbes di Paris bagian utara.
Kamis kemarin, Menteri Dalam negeri Prancis Gerald Darmanin telah meminta polisi melarang protes pro-Palestina. Alasannya, Darmanin menilai acara semacam itu rentan berujung bentrok seperti yang pernah terjadi di tahun 2014.
"Saya telah meminta kepala kepolisian Paris untuk melarang unjuk rasa pada hari Sabtu yang terkait dengan ketegangan di Timur Tengah," tulis Darmanin di akun Twitter, dikutip dari laman TRT World.
Jajaran pengacara pendukung unjuk rasa pro-Palestina berencana mengajukan banding atas larangan ini ke pengadilan tinggi administratif Prancis, Conseil d'Etat. Sefen Guez Guez, salah satu pengacara, menilai larangan polisi "tidak proporsional" dan "bermotif politik."
Koordinator aksi juga menegaskan mereka tidak akan membatalkan acara unjuk rasa Sabtu ini.
"Kami menolak bungkam sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina," ujar sebuah grup pendukung Palestina dan beberapa kelompok lainnya usai pengadilan mengeluarkan putusan larangan.
Sebelumnya, beberapa perwakilan asosiasi pendukung Palestina mengatakan kepada AFP bahwa Prancis adalah "satu-satunya negara demokratis di dunia yang melarang demonstrasi semacam ini."
Aksi saling serang antara Israel dan kelompok Hamas di Jalur Gaza berlanjut hingga kini. Hingga Jumat kemarin, sebanyak 126 warga Palestina -- termasuk 31 anak-anak -- tewas dalam serangan Israel di Gaza.
Baca: Israel Terus Bombardir Gaza, 126 Warga Palestina Tewas
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
