Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), yang ditinjau oleh 191 penandatangan setiap lima tahun, bertujuan untuk menghentikan penyebaran senjata nuklir, mempromosikan perlucutan senjata lengkap dan mempromosikan kerja sama dalam penggunaan energi nuklir secara damai.
Rusia mencegah adopsi deklarasi tersebut pada Jumat lalu. Mereka mempermasalahkan aspek 'politik' dari teks tersebut – sebuah langkah yang dikritik oleh Washington.
"Setelah berminggu-minggu negosiasi intensif tetapi produktif, Federasi Rusia sendiri memutuskan untuk memblokir konsensus pada dokumen akhir di akhir konferensi peninjauan NPT," kata wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Vedant Patel dalam sebuah pernyataan, dilansir dari AFP, Senin, 29 Agustus 2022.
Menurutnya, langkah Moskow dilakukan untuk memblokir bahasa yang hanya mengakui risiko radiologis yang parah di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia di Ukraina - sebuah fasilitas atom utama yang saat ini diduduki oleh militer Rusia.
Draf teks terbaru menyatakan 'keprihatinan besar' atas kegiatan militer di sekitar pembangkit listrik Ukraina, termasuk Zaporizhzhia, serta atas hilangnya kendali Ukraina atas situs-situs tersebut dan dampak negatifnya terhadap keselamatan.
Zaporizhzhia, pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa, direbut oleh pasukan Rusia pada awal Maret, tak lama setelah Moskow melancarkan invasi mematikannya ke Ukraina pada 24 Februari. Fasilitas itu berada di dekat medan pertempuran di tenggara Ukraina.
Kiev dan Moskow berulang kali bertukar tuduhan penembakan di pabrik. Operatornya memperingatkan risiko kebocoran radioaktif.
"Terlepas dari halangan sinis Rusia, fakta bahwa semua pihak lain mendukung dokumen akhir menunjukkan peran penting perjanjian itu dalam mencegah proliferasi nuklir," kata Patel.
Ia mengulangi seruan Washington agar Rusia mengakhiri aktivitas militernya di dekat Zaporizhzhia 'dan mengembalikan kendali pabrik ke Ukraina'. Sementara itu, Austria yang netral dan non-nuklir mengutuk sikap pada pembicaraan negara-negara besar, dan bukan hanya Rusia.
"Sementara tiga perempat dari 191 negara penandatangan mendukung kemajuan yang kredibel untuk perlucutan senjata nuklir, terutama negara-negara bersenjata nuklir, dan terutama Rusia, yang menentang," kata pemerintah di Wina dalam sebuah pernyataan.
Mereka menambahkan, bertentangan dengan komitmen perjanjian, Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat meningkatkan atau memperluas stok senjata nuklir mereka.
Baca: Rusia Blokir Kerangka Final Perjanjian Pelucutan Nuklir di PBB
Indonesia Bahas Isu Kapal Selam Nuklir
Di dalam pertemuan ini, Indonesia berhasil mengarusutamakan pembahasan isu program kapal selam bertenaga nuklir (nuclear naval propulsion/NNP)."Maksud Indonesia untuk meningkatkan kesadaran (raising awareness) pada NPT telah tercapai. Banyak negara memberikan perhatian terhadap isu ini. Indonesia akan terus mengawal agar momentum pembahasan terus bergulir," ucap Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Tri Tharyat sebagai Ketua Delegasi RI pada pertemuan dimaksud di PBB.
'Capaian ini penting mengingat isu program NNP belum dibahas di forum internasional manapun. Padahal, program NNP miliki keterkaitan dengan isu nuklir dan berpotensi mengandung risiko besar bagi perdamaian dan keselamatan dunia,' sambungnya, dalam keterangan di situs Kementerian Luar Negeri.
Di antara risiko yang muncul adalah pengalihan teknologi tersebut menjadi senjata nuklir yang dapat mengancam rezim non-proliferasi dan keamanan global, serta dampak destruktif terhadap lingkungan jika terjadi kebocoran radiasi.
Baca: Indonesia Berhasil Arus Utamakan Isu Kapal Selam Nuklir di PBB
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
