"Merupakan hal penting bagi semua pemerintahan dan sektor privat untuk bekerja sama dan menghadirkan produk-produk itu ke pasar (global)," kata Guterres dari Pusat Koordinasi Gabungan (JCC) di Istanbul, Turki.
JCC mengawasi implementasi kesepakatan ekspor pangan yang disepakati Rusia dan Ukraina pada Juli lalu. Perjanjian itu dimediasi PBB dan Turki sebagai dua pihak penjamin.
Lewat kesepakatan itu, Ukraina dan Rusia bisa mengekspor produk pertanian mereka walau keduanya masih terlibat pertempuran sejak awal invasi pada 24 Februari. Ekspor juga bisa terjadi walau Rusia masih berada di bawah serangkaian sanksi ekonomi yang dilontarkan negara-negara Barat.
"Salah satu bagian dari perjanjian ini adalah akses bebas hambatan bagi produk pangan dan pupuk Rusia ke pasar global, yang tidak terkena sanksi ekonomi," tutur Guterres, dilansir dari Japan Times, Minggu, 21 Agustus 2022.
Menurutnya, meski perjanjian ini sudah disepakati bulan lalu, masih ada beberapa "hambatan" yang membuat produk Rusia sulit dirilis ke pasar global.
"Tanpa pupuk di tahun 2022, mungkin tidak akan ada cukup makanan pada 2023. Mengeluarkan makanan dan pupuk dari Ukraina dan Rusia merupakan hal krusial untuk menenangkan pasar komoditas dan menurunkan harga bagi konsumen," tegas Guterres.
Pekan ini, Guterres pergi ke Ukraina dan bertemu Presiden Volodymyr Zelensky dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di kota Lviv. Satu hari setelahnya, ia mengunjungi kota pelabuhan Odessa.
Baca: Tambahan 2 Kapal Pengangkut Bahan Pangan Tinggalkan Pelabuhan Ukraina
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
