"Penolakan yang jelas dan berulang-ulang pekan lalu terhadap Solusi Dua Negara di tingkat tertinggi pemerintahan Israel tidak dapat diterima," kata Guterres dalam pidatonya di Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa kemarin.
"Penolakan ini, dan penolakan terhadap hak kenegaraan rakyat Palestina, akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global tanpa batas waktu," sambungnya.
"Hal seperti ini akan memperburuk polarisasi dan menguatkan ekstremis di mana pun," tambah Guterres, seperti dikutip dari laman Malay Mail.
Guterres menyerukan pengakuan universal atas "hak rakyat Palestina untuk membangun negara mereka sendiri yang sepenuhnya merdeka."
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menuai kecaman global dalam beberapa hari terakhir. Ia telah menolak saran dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menyerukan pembentukan negara Palestina.
Penolakan terjadi ketika Israel terus meningkatkan serangan terhadap kelompok pejuang Hamas di Gaza. Dalam serangan sejak 7 Oktober, jumlah korban tewas di Gaza telah mencapai hampir 25.500 hingga Selasa kemarin, dengan sekitar 70 persen di antaranya adalah perempuan dan anak-anak, menurut data kementerian kesehatan di wilayah tersebut.
Serangan Israel merupakan balasan terhadap operasi kilat Hamas pada 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan kematian sekitar 1.140 orang, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.
Hamas juga menyandera sekitar 250 sandera selama serangan itu, dan sekitar 132 di antaranya masih ditahan di Gaza.
Baca juga: Kecam Israel di DK PBB, Menlu Retno: Tak Ada Negara yang Kebal Hukum
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
