“Pembatasan berkelanjutan untuk yang tidak divaksinasi ini mendasari strategi pemerintah untuk memberikan insentif untuk inokulasi. Kartu vaksinasi dan strategi di baliknya bagus dari sudut pandang pemerintah. Artinya, itu semacam mendorong orang ke arah vaksinasi,” tutur Vig.
Pendukung tim nasional Hongaria. Foto: AFP
Namun dalam sebuah pernyataan pada April, Persatuan Kebebasan Sipil Hungaria berpendapat bahwa kartu tersebut mendiskriminasi mereka yang “karena kondisi kesehatan mereka, tidak dapat divaksinasi sementara atau permanen,” seperti wanita dalam tahap kehamilan tertentu, atau mereka yang memiliki kondisi kronis. yang membuat vaksinasi tidak disarankan.
Mereka yang tidak dapat menyelesaikan pendaftaran vaksin online wajib karena kurangnya akses internet, juga menghadapi diskriminasi, kata kelompok itu.
Sementara lebih dari 60.000 penggemar diizinkan masuk ke Puskas Arena minggu lalu untuk pertandingan Euro 2020, Pemerintah Hungaria terus membatasi acara publik lainnya seperti protes bagi mereka yang tidak memiliki kartu kekebalan, dengan alasan kekhawatiran pandemi.
Pada awal Juni, beberapa ribu orang berunjuk rasa di Budapest menentang rencana Perdana Menteri Viktor Orban untuk membangun sebuah universitas Tiongkok di ibukota. Penyelenggara protes, dalam upaya untuk menghindari aturan pembatasan acara di luar ruangan pada 500 orang untuk non-pemegang kartu, membagi pawai menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil.
Contoh-contoh seperti ini, kata Vig, yang menunjukkan bahwa pemerintah telah menggunakan kartu pandemi dan kekebalan untuk membatasi hak-hak dasar meskipun secara dramatis meningkatkan indikator pandemi dalam beberapa pekan terakhir.
“Lebih dari 50-55 persen masyarakat sudah divaksinasi, (tetapi) demonstrasi masih tidak mungkin. Itu adalah pelanggaran yang sangat jelas terhadap standar hak asasi manusia internasional,” tegas Vig yang menambahkan bahwa batasan protes seperti itu kemudian dicabut.
“Pemerintah memiliki kekuatan untuk membatasi hak-hak ini untuk jangka waktu tertentu jika diperlukan dan jika pembatasan itu proporsional dengan tujuan yang ingin mereka capai. Tetapi tidak untuk waktu yang lama atau tidak terbatas,” ungkapnya.
Akos Sipos, 45, seorang analis web Budapest, mengatakan, dia tidak nyaman menunjukkan identitas pribadinya di samping kartu kekebalannya ketika memasuki tempat-tempat umum. Itu dianggap memberikan akses ke informasi pribadinya kepada mereka yang memeriksa kartu itu.
“Saya tidak merasa bahwa itu hal yang baik jika saya harus menunjukkan kartu identitas saya kepada petugas keamanan jika saya ingin makan pizza di suatu tempat,” kata Sipos kepada The Associated Press.
“Mereka tidak punya urusan untuk mengetahui kapan saya lahir atau data pribadi lainnya,” ucapnya.
Namun, dia menerima bahwa langkah-langkah seperti itu diperlukan untuk menjaga agar pandemi tetap terkendali.
"Saya memahami seluruh kartu ini sebagai kejahatan yang diperlukan. Mereka yang telah divaksinasi pasti harus dilacak entah bagaimana,” pungkasnya.
