Greenland bukan bagian administratif dari Denmark, melainkan salah satu dari tiga wilayah yang membentuk Kerajaan Denmark bersama dengan Denmark sendiri dan Kepulauan Faroe.
Greenland telah menikmati status otonomi sejak 1979, yang diperluas lagi pada 2009 melalui undang-undang yang mengakui rakyat Greenland sebagai sebuah bangsa di bawah hukum internasional.
Meski demikian, beberapa aspek penting seperti kebijakan luar negeri, pertahanan, dan moneter masih berada di bawah kendali Denmark.
Awal Hubungan dengan Denmark
Hubungan antara Greenland dan Denmark dimulai pada abad ke-18, ketika misionaris Denmark-Norwegia, Hans Egede, tiba di Greenland pada 1721 untuk menyebarkan agama Kristen kepada penduduk Inuit.Ini menjadi awal kolonisasi Denmark di Greenland, dengan pendirian koloni di Godthåb (sekarang Nuuk).
Greenland menjadi koloni resmi Denmark pada abad ke-19, dan kedaulatan Denmark atas pulau ini diakui secara internasional, termasuk oleh Amerika Serikat, pada 1921.
Peran Amerika Serikat
Amerika Serikat memiliki peran signifikan dalam memastikan kedaulatan Denmark atas Greenland.Pada 1917, Denmark menjual Kepulauan Virgin kepada AS seharga $25 juta. Sebagai imbalannya, AS mengakui kedaulatan Denmark atas Greenland, meskipun pulau ini secara geografis lebih dekat ke Amerika Utara.
Pengakuan ini menjadi kunci penting bagi Denmark untuk mempertahankan kendali atas Greenland.
Status Modern Greenland
Greenland telah berkembang menjadi wilayah otonom dengan hak untuk menentukan nasib sendiri. Referendum pada 2008 menunjukkan 75% populasi mendukung perluasan otonomi, yang disahkan pada 2009.Greenland memiliki kendali penuh atas hukum domestiknya, termasuk perpajakan, pertambangan, dan perbatasan, meskipun tetap bergantung pada subsidi dari Denmark, yang menyumbang lebih dari separuh anggaran publiknya.
Namun, hubungan ini tidak sepenuhnya bebas dari kritik. Denmark memiliki catatan kolonial yang kontroversial di Greenland, termasuk kebijakan diskriminatif seperti f0destedskriterie pada 1964, yang memberikan upah lebih tinggi kepada pekerja Denmark dibanding penduduk asli Greenland.
Selain itu, kasus-kasus pemindahan paksa dan program kontrasepsi paksa di masa lalu masih meninggalkan luka bagi masyarakat Greenland.
Masa Depan Greenland
Dalam pidato Tahun Baru 2023, Perdana Menteri Greenland, Múte Egede, menyatakan bahwa Greenland harus melangkah maju untuk menentukan masa depannya sendiri, termasuk membangun hubungan dagang yang lebih luas.Pada 2023, rencana untuk menyusun konstitusi Greenland diajukan ke parlemen setempat, yang berpotensi menjadi langkah penting menuju kemerdekaan penuh.
Meskipun berada di benua yang berbeda, sejarah panjang kolonialisme, pengakuan internasional, dan hubungan politik yang kompleks menjelaskan mengapa Greenland tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark hingga saat ini.
Baca Juga:
Alasan Trump Ingin Greenland, Salah Satunya untuk Lawan Rusia
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
