Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari tahun lalu, Tiongkok berusaha mempertahankan sikap netral sambil tetap mempertahankan hubungan dekat dengan Moskow.
Tiongkok kemudian menerbitkan proposal berisi 12 poin perdamaian pada hari Jumat kemarin, di momen peringatan satu tahun invasi Rusia. Proposal perdamaian itu menyerukan dialog damai serta "penyelesaian politik" demi mengakhiri konflik.
Jumat kemarin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan harapan untuk bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping. Menurutnya, pertemuan tersebut "penting untuk keamanan dunia."
Satu hari setelahnya, Macron mengatakan bahwa ia akan mengunjungi Tiongkok pada "awal April" untuk mendesak Beijing membantu "menekan" Rusia mengakhiri perang.
"Fakta bahwa Tiongkok terlibat dalam upaya perdamaian adalah hal yang baik," kata Macron di sela-sela acara pertanian di Paris.
Perdamaian hanya mungkin terjadi jika "agresi Rusia dihentikan, pasukan ditarik, dan kedaulatan teritorial Ukraina serta rakyatnya dihormati," tambahnya, dikutip dari laman India Today, Minggu, 26 Februari 2023.
Baca juga: Macron Ingin Rusia Kalah Tapi Tidak Hancur, Kremlin: Diplomasi Ganda
Sebelumnya pada Sabtu kemarin, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa Presiden Belarusia Alexander Lukashenko akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing dari tanggal 28 Februari hingga 2 Maret mendatang atas undangan Presiden Xi.
Sekutu lama Presiden Rusia Vladimir Putin, Lukashenko mengizinkan negaranya untuk digunakan sebagai landasan peluncuran invasi Moskow terhadap Ukraina pada 24 Februari tahun lalu.
Kyiv telah menyatakan keprihatinannya bahwa Belarusia dapat kembali mendukung Moskow dalam upaya perangnya. Kedua negara tersebut telah mengumumkan pembentukan pasukan regional gabungan pada Oktober lalu.
Menlu Tiongkok Qin Gang mengatakan kepada timpalannya dari Belarusia Sergei Aleinik melalui sambungan telepon bahwa Beijing bersedia bekerja sama dengan Minsk demi memperdalam kepercayaan politik timbal balik.
Tiongkok juga akan terus mendukung Belarusia dalam menjaga stabilitas nasionalnya, dan akan menentang upaya "kekuatan eksternal" yang berpotensi mencampuri urusan dalam negeri atau menjatuhkan sanksi sepihak "ilegal" kepada Minsk, kata Qin kepada Aleinik.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
