Sebuah panel yudisial di Mahkamah Agung memutuskan, Castillo akan tetap berada di balik jeruji besi saat jaksa melanjutkan penyelidikan atas tuduhan kriminal terhadap mantan pemimpin itu. Padahal, awalnya ia hanya akan dipenjara selama tujuh hari.
Castillo didakwa melakukan pemberontakan dan konspirasi. "Keputusan ini diambil karena seorang hakim yang mengepalai panel menyebutkan, ada risiko pelarian oleh mantan presiden tersebut," lapor AFP, Jumat, 16 Desember 2022.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Castillo membantah semua tuduhan dan mengklaim dia tetap menjadi presiden sah negara itu.
Mantan presiden yang berhaluan kiri itu disingkirkan oleh suara luar biasa dari anggota parlemen yang menuduhnya “ketidakmampuan moral permanen”. ” hanya beberapa jam setelah Castillo memerintahkan Kongres dibubarkan pada 7 Desember.
Pencopotan Castillo membuat protes di jalanan. Para pendukungnya marah, bahkan bentrokan kerap terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa.
Baca juga: Peru Deklarasikan Status Darurat, Desak Castillo Dipenjara 18 Bulan
Setelah dicopot, wakilnya, Dina Boluarte langsung dilantik menggantikannya. Namun masyarakat meminta agar pemilu ulang digelar.
Awal pekan ini, empat negara yang dipimpin oleh presiden sayap kiri - Argentina, Bolivia, Kolombia, dan Meksiko - menandatangani pernyataan bersama yang menyatakan Castillo sebagai "korban pelecehan yang tidak demokratis."
Sebuah blok negara sayap kiri bertemu di Havana, termasuk Kuba, Bolivia, Venezuela dan Nikaragua, juga dengan tegas mendukung Castillo yang dipenjara. Mereka menolak 'kerangka kerja politik yang diciptakan oleh kekuatan sayap kanan'.
Menteri Luar Negeri Ana Cecilia Gervasi, baru menjabat setelah Presiden Dina Boluarte mengambil alih dari Castillo pekan lalu, kemarin menanggapi pernyataan bersama itu dengan memanggil pulang duta besar Peru di Argentina, Bolivia, Kolombia dan Meksiko untuk konsultasi.
Gervasi menulis bahwa konsultasi tersebut “berkaitan dengan campur tangan dalam urusan internal Peru” dalam sebuah postingan di Twitter. Dia tidak merinci kapan pembicaraan akan berlangsung, atau tindakan lain apa yang mungkin diambil oleh pemerintah Boluarte.
Konstitusi Peru mengizinkan seorang presiden untuk menutup Kongres. Namun hal itu dapat terjadi hanya jika anggota parlemen menyetujui mosi tidak percaya dua kali pada Kabinet presiden.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
