Inisiatif terbaru Amerika menyusahkan Israel, karena ini adalah pertama kalinya Amerika bertindak secara langsung di forum PBB dalam menentang rencana Israel di Gaza.
Pejabat senior pemerintah AS mengatakan bahwa Washington tidak akan terburu-buru dalam membuat pemungutan suara perihal rancangan resolusi alternatif ini.
"Kami tidak berencana terburu-buru untuk melakukan pemungutan suara. Kami tidak meyakini bahwa terburu-buru untuk melakukan pemungutan suara adalah hal yang diperlukan atau konstruktif, dan kami bermaksud memberikan waktu untuk negosiasi," kata seorang pejabat senior pemerintah AS, yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya di DK PBB.
Mengutip dari ynetnews.com, Selasa, 20 Februari 2024, rancangan resolusi AS membahas mengenai larangan pembentukan zona penyangga serta upaya Israel dalam mengurangi wilayah Jalur Gaza – untuk sementara atau permanen.
Belum diketahui jelas kapan anggota DK PBB akan memberikan suara pada usulan resolusi tersebut. AS menyampaikan rencananya setelah proposal dari Aljazair, salah satu anggota sementara DK PBB.
Aljazair meminta 15 anggota DK PBB untuk melakukan pemungutan suara pada hari Selasa mengenai proposal mereka, yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan sesegera mungkin,
Usulan yang diajukan AS antara lain dimaksudkan untuk mencegah anggota Dewan Keamanan PBB dalam memberikan suara yang mendukung usulan Aljazair. AS kemungkinan akan memveto usulan Aljazair, yang menyerukan gencatan senjata segera, untuk memastikan bahwa usulan tersebut tidak diloloskan.
Meski kata-kata dalam proposal AS belum final, namun hal ini mengkhawatirkan Israel. Mereka menggunakan istilah "pengungsian paksa" untuk menggambarkan warga sipil di Gaza; menghubungkan kesejahteraan para sandera dengan kesejahteraan penduduk sipil di Gaza, dan memperingatkan bahwa jika perang di Gaza tidak berhenti, hal ini berisiko meningkatkan eskalasi di Yerusalem dan Tepi Barat selama bulan suci Ramadan.
Rancangan teks AS "menetapkan bahwa, dalam kondisi saat ini, serangan darat besar-besaran ke Rafah akan mengakibatkan kerugian lebih lanjut terhadap warga sipil dan pengungsian lebih lanjut termasuk kemungkinan ke negara-negara tetangga."
Meski Israel berencana beroperasi di Rafah, di mana lebih dari 1 juta dari 2,3 juta warga Palestina di Gaza mencari perlindungan, komunitas internasional khawatir bahwa tindakan tersebut akan memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza.
Rancangan resolusi AS mengatakan tindakan seperti itu "akan mempunyai implikasi serius bagi perdamaian dan keamanan regional, dan oleh karena itu menggarisbawahi bahwa serangan darat besar-besaran seperti itu tidak boleh dilakukan dalam kondisi saat ini."
Baca juga: Israel Berkukuh Serang Rafah, Prospek Gencatan Senjata di Gaza Suram
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
