"(Pencabutan pelabelan teroris) itu dapat memastikan bantuan-bantuan yang diperlukan dapat disalurkan tanpa adanya penundaan yang signifikan," kata Stephane Dujarric, juru bicara dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Di saat Yaman berada di jurang kelaparan, impor kebutuhan pokok dan bantuan kemanusiaan merupakan sesuatu yang harus terus dipertahankan.
"Kami berharap perkembangan positif ini dapat berkontribusi terhadap upaya PBB dalam melanjutkan proses politik di Yaman demi mencapai penyelesaian konflik secara inklusif," kata Dujarric, dikutip dari laman CGTN pada Minggu, 7 Februari 2021.
Penetapan Houthi sebagai grup teroris dilakukan di hari terakhir pemerintahan Donald Trump berkuasa. Jumat kemarin, pemerintahan baru AS di bawah Joe Biden mengumumkan rencana mencabut pelabelan tersebut.
Pengumuman disampaikan satu hari usai Biden mengakhiri dukungan AS terhadap operasi militer Arab Saudi di Yaman. Di waktu bersamaan, Biden juga memutuskan akan meningkatkan upaya diplomasi dan dukungan terhadap inisiatif PBB dalam menghentikan perang di Yaman.
Baca: Arab Saudi Kutuk Keras Ledakan di Bandara Yaman
Mantan Menlu AS Mike Pompeo mendeklarasikan Houthi sebagai organisasi teroris pada 19 Januari, satu hari sebelum Biden dilantik sebagai presiden.
Trump sempat mendapat kecaman dari sejumlah pihak atas keputusannya melabeli Houthi sebagai teroris. Pelabelan dikhawatirkan dapat semakin memperburuk situasi di Yaman, terutama di kalangan warga sipil yang hidup menderita dalam beberapa tahun terakhir.
Saudi mengintervensi konflik Yaman pada 2015 untuk mendukung pemerintahan resmi Presiden Abedrabbo Mansour Hadi. Langkah intervensi mendapat lampu hijau dari pemerintahan AS di bawah Barack Obama usai Houthi menguasai banyak wilayah di Yaman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
