Anggota parlemen menyetujui mosi yang mengkritik pemerintah karena gagal mengevakuasi beberapa warga Afghanistan, dan karena tidak ada tanda-tanda pengambilalihan Taliban yang akan segera terjadi.
Pengunduran diri Kaag terjadi sehari setelah Dominic Raab dari Inggris diturunkan dari posisinya sebagai menteri luar negeri karena cara dia menangani situasi di Afghanistan.
“Parlemen menganggap bahwa pemerintah telah bertindak tidak bertanggung jawab," kata Kaag dalam sebuah pernyataan kepada parlemen setelah parlemen memilih dengan 78 suara berbanding 72 untuk mengutuknya.
"Dan meskipun saya mendukung komitmen kami, saya hanya dapat menerima konsekuensi dari penilaian ini sebagai menteri dengan tanggung jawab tertinggi," tambahnya, seperti dikutip AFP, Jumat 17 September 2021.
"Dalam pandangan saya tentang demokrasi dan budaya pemerintahan kita, seorang menteri harus pergi jika kebijakan itu tidak disetujui. Oleh karena itu, saya akan menyerahkan pengunduran diri saya sebagai menteri luar negeri kepada Yang Mulia Raja,” jelasnya.
Namun Menteri Pertahanan Belanda Ank Bijleveld menolak untuk mengundurkan diri meskipun juga dihantam dengan apa yang disebut mosi kecaman oleh parlemen.
Kaag mengatakan, dia akan tetap sebagai pemimpin partai kiri-tengah D66, yang sedang dalam pembicaraan koalisi dengan Perdana Menteri Mark Rutte setelah memenangkan kursi terbanyak kedua dalam pemilihan pada Maret.
Rutte mengatakan pengunduran dirinya merupakan "kerugian besar" bagi kabinet.
Belanda mengevakuasi lebih dari 1.500 orang, baik warga negara Belanda maupun warga Afghanistan yang memenuhi syarat. Sama seperti halnya negara Barat lainnya, evakuasi dilakukan pada hari-hari terakhir yang kacau sebelum AS menarik diri dari Afghanistan.
Tetapi banyak orang Afghanistan tertinggal, termasuk 22 penerjemah, menurut pemerintah, meskipun ada seruan dari anggota parlemen untuk mengevakuasi mereka beberapa bulan lalu.
Blind spot
Kaag mengakui selama debat bahwa pemerintah "memiliki titik buta tentang seberapa cepat itu akan menjadi seburuk itu" di Afghanistan, tetapi mengatakan negara-negara lain berada dalam posisi yang sama.Anggota parlemen Belanda dari seluruh spektrum politik berbaris untuk mengkritik pemerintah selama debat parlemen di Afghanistan pada Selasa.
"Bagaimana mungkin masih ada puluhan penerjemah di Kabul?" kata Jeroen van Wijngaarden, seorang anggota parlemen dari Partai VVD pimpinan Perdana Menteri Rutte.
Para menteri dituduh "apatis" dan terperosok dalam "kelambatan dan ketidakjelasan" selama krisis evakuasi.
Kekacauan itu dipicu oleh laporan di media lokal bahwa Duta Besar Belanda telah memohon kepada pemerintah sejak Maret 2020 untuk melakukan persiapan, tetapi para menteri hanya memutuskan dua hari sebelum jatuhnya Kabul.
Bencana itu telah membangkitkan kenangan pahit di Belanda tentang kegagalan kebijakan luar negeri lainnya, ketika pasukan penjaga perdamaian Belanda gagal mencegah pembantaian Srebrenica 1995 selama Perang Bosnia.
Penyiar Belanda NOS mengatakan akan "sangat sulit" bagi Kaag untuk tetap bertahan, mengingat bahwa setelah pemilihan dia telah membuat seruan kuat untuk perubahan politik.
Kaag sendiri telah meminta Rutte untuk mengundurkan diri pada April setelah dia juga dikutuk oleh parlemen atas klaim dia berbohong tentang pembicaraan koalisi, tetapi perdana menteri bertahan.
Perselisihan Afghanistan sekarang mengancam untuk lebih memperumit pembicaraan koalisi yang telah berlarut-larut sejak pemilihan, dengan pemerintahan sementara masih di tempat enam bulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
