Menurut Biden, kudeta pada Senin kemarin adalah "serangan langsung terhadap transisi demokrasi dan aturan hukum di Myanmar."
Kudeta tersebut telah mendapat kecaman luas dari komunitas internasional. "Amerika Serikat menghapus sanksi terhadap Burma lebih dari satu dekade lalu atas kemajuan menuju demokrasi," kata Biden, dilansir dari 9news pada Selasa, 2 Februari 2021.
"Mundurnya kemajuan tersebut akan mendorong kami mengkaji kembali kebijakan sanksi. Amerika Serikat akan mengambil tindakan saat demokrasi diserang di mana pun itu," lanjutnya.
Penahanan yang dilakukan militer Myanmar terhadap Suu Kyi dan para pejabat lainnya dilakukan menjelang pembukaan sesi baru parlemen. Militer Myanmar mengatakan penahanan Suu Kyi dilakukan atas dasar "kecurangan pemilu" pada November tahun lalu.
Saat ini posisi kepala pemerintahan Myanmar dipegang oleh Jenderal Min Aung Hlaing. Status darurat telah dideklarasikan militer Myanmar untuk satu tahun ke depan.
Baca: Aung San Suu Kyi Dorong Masyarakat Myanmar Tolak Kudeta Militer
Senin kemarin, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah melayangkan kecaman keras atas kudeta militer di Myanmar. Ia menuturkan, AS berdiri bersama dengan rakyat Myanmar dalam aspirasi mereka untuk demokrasi, kebebasan, perdamaian dan pembangunan.
"Kami menyerukan kepada para pemimpin militer Myanmar untuk membebaskan semua pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil, serta menghormati keinginan masyarakat Myanmar seperti yang diungkapkan dalam pemilihan demokratis pada 8 November," kata Blinken.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
