“Ada area yang kami khawatirkan, pelanggaran hak asasi manusia,” kata Psaki kepada wartawan, seperti dikutip AFP, Jumat 19 November 2021.
“Kami memiliki kekhawatiran serius,” lanjutnya.
“Tentu saja ada berbagai faktor saat kami melihat seperti apa kehadiran kami nantinya,” katanya, sambil menolak memberikan garis waktu untuk keputusan.
"Saya ingin memberikan ruang kepada presiden untuk membuat keputusan," ungkap Psaki.
Sumber yang mengetahui pemikiran pemerintah menyebutkan ada konsensus yang berkembang di Gedung Putih bahwa itu harus menjauhkan pejabat AS dari Olimpiade.
Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Washington sedang berbicara dengan negara-negara di seluruh dunia tentang "bagaimana mereka berpikir tentang partisipasi," tetapi meninggalkan tenggat waktu untuk keputusan yang tidak jelas.
Sekelompok senator AS bipartisan pada Oktober mengusulkan amandemen undang-undang kebijakan pertahanan tahunan yang akan melarang Kementerian Luar Negeri AS membelanjakan dana federal untuk "mendukung atau memfasilitasi" kehadiran pegawai pemerintah AS di Olimpiade.
Ketua DPR Demokrat Nancy Pelosi juga menyerukan boikot diplomatik, dengan mengatakan para pemimpin global yang hadir akan kehilangan otoritas moral mereka. Bahkan beberapa anggota parlemen dari Partai Republik telah menyerukan boikot total terhadap Olimpiade.
Senator Tom Cotton dari Arkansas mengatakan pada konferensi pers pada hari Kamis bahwa boikot diplomatik dari apa yang disebutnya "Olimpiade genosida" akan "terlalu sedikit, terlalu terlambat" dan mengatakan tidak ada atlet AS, pejabat, atau sponsor perusahaan AS yang boleh ambil bagian.
Nikki Haley, mantan Duta Besar AS untuk PBB, juga telah menyerukan boikot total. Dubes dari Partai Republik itu mengatakan bahwa kehadiran akan mengirim pesan bahwa Amerika bersedia menutup mata terhadap genosida.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
