Meskipun partai yang dia pimpin berhasil memenangkan pemilu, pembicaraan koalisi menemui jalan buntu setelah para pemimpin partai lain menolak mendukung pemenang pemilu sayap kanan sebagai perdana menteri. Hasil itu membuat Geert Wilders telah membatalkan klaimnya untuk menjadi perdana menteri Belanda berikutnya.
Berita ini muncul setelah berminggu-minggu perundingan koalisi yang bermasalah antara Wilders, yang Partai Kebebasan (PVV) memenangkan suara terbanyak dalam pemilu tahun lalu, dan tiga partai lainnya: Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi yang dipimpin oleh perdana menteri Mark Rutte, sayap kanan-tengah. Kontrak Sosial Baru, dan partai petani populis BBB.
| Baca: Pembentukan Koalisi Pemerintah Geert Wilders Kacau, Apa Penyebabnya? |
Menurut lembaga penyiaran publik Belanda NOS, para pemimpin partai lainnya menuntut Wilders menyerahkan jabatan perdana menteri sebagai syarat untuk melanjutkan perundingan.
“Saya hanya bisa menjadi perdana menteri jika Semua partai dalam koalisi mendukungnya. Bukan itu masalahnya,” kata Wilders pada Rabu di X, sebelumnya Twitter, seperti dikutip Politico, Kamis 14 Maret 2024.
Ini merupakan pertama kalinya sejak tahun 1982 pemimpin partai pemenang pemilu Belanda tidak menjadi perdana menteri.
Wilders mengatakan, keputusannya dilatarbelakangi oleh keinginannya untuk memungkinkan pembentukan kabinet sayap kanan.
"Kurangnya suaka dan imigrasi. Belanda nomor satu. Kecintaan terhadap negara dan pemilih saya sangat besar dan lebih penting daripada posisi saya sendiri," kata Wilders di X.
Para pemimpin partai lain yang terlibat dalam perundingan koalisi telah mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri. Pada saat berita ini dimuat, tidak ada yang bereaksi terhadap pernyataan Wilders.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
