ICC menyatakan Putin "diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk (anak-anak) yang tidak sah dan pemindahan penduduk secara ilegal dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia."
Mengutip dari laman lbc.co.uk, Sabtu, 18 Maret 2023, surat perintah penangkapan juga telah dikeluarkan untuk Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Komisaris Presiden untuk Hak Anak di Rusia. ICC mengeklaim kejahatan perang telah terjadi di wilayah pendudukan Ukraina sejak 24 Februari 2022, hari di mana Rusia melancarkan invasi.
Dikatakan ada "alasan masuk akal" untuk meyakini bahwa Putin dan Lvova-Belova memikul tanggung jawab atas "deportasi penduduk yang melanggar hukum" dari Ukraina ke Rusia.
Baca juga: Perintah Penangkapan Putin oleh ICC Didasarkan atas Deportasi Anak-Anak Ukraina
Presiden AS Joe Biden menanggapi langkah tersebut dengan mengatakan bahwa Putin "jelas melakukan kejahatan perang." Ia menyebut surat perintah penangkapan tersebut, meski AS tidak mengakui ICC, dapat "dibenarkan" dan menyatakan "poin yang sangat kuat."
Pernyataannya muncul setelah Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan bahwa jajaran pemimpin Rusia harus dimintai pertanggungjawaban atas "kekejaman" yang telah terjadi sejak invasi ke Ukraina setahun lalu.
Pemimpin Partai Buruh Inggris Sir Keir Starmer juga mendukung keputusan ICC.
"Pengumuman hari ini mengirimkan pesan penting: tidak akan ada tempat persembunyian untuk Putin dan kroni-kroninya, dan dunia bertekad untuk membuat mereka membayar atas apa yang telah mereka lakukan," ungkap Starmer.
"Kasus-kasus ini hanyalah puncak gunung es. Suatu hari Putin akan diadili: sampai saat itu, fokus semua orang yang percaya pada kebebasan dan kebebasan Ukraina harus terus memastikan kemenangannya," sambungnya.
Keputusan ICC segera direspons Rusia dan dianggap sebagai sesuatu yang "tidak sah secara hukum."
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
