PM Israel Benjamin Netanyahu saat hendak menghadiri rapat kabinet di Yerusalem, 25 Desember 2016. (Foto: AFP/DAN BALILTY)
PM Israel Benjamin Netanyahu saat hendak menghadiri rapat kabinet di Yerusalem, 25 Desember 2016. (Foto: AFP/DAN BALILTY)

Israel Jauhi Negara-Negara Pendukung Resolusi DK PBB

Willy Haryono • 27 Desember 2016 18:58
medcom.id, Yerusalem: Kementerian Luar Negeri Israel mengaku telah "mengurangi" hubungan dengan beberapa negara atas resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB), yang berisi kecaman atas pembangunan permukiman di wilayah sengketa di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. 
 
Juru bicara Kemenlu Israel Emmanuel Nahshon mengatakan negaranya "untuk sementara mengurangi" kunjungan dan kerja sama dengan beberapa kedutaan besar. 
 
Israel Jauhi Negara-Negara Pendukung Resolusi DK PBB
Permukiman Israel di Tepi Barat. (Foto: AFP)

"Hingga pemberitahuan selanjutnya, kami membatasi hubungan dengan beberapa kedubes di Israel. Kami juga membatasi kunjungan pejabat kami ke negara-negara tersebut, begitu juga sebaliknya," ujar Nahshon kepada AFP, Selasa (27/12/2016). 
 
Israel telah menarik duta besarnya dari Selandia Baru dan Senegal, serta membatalkan beberapa program bantuan di Afrika. Israel memberitahu Angola bahwa program bantuan di negara itu telah dibekukan. 
 
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah meminta para pejabat negaranya untuk membatasi kunjungan ke negara-negara yang mendukung resolusi DK PBB. 
 
Sedikitnya dua kunjungan diplomatik telah dibatalkan Israel, termasuk dari PM Ukraina Volodymyr Groysman dan Menteri Luar Negeri Senegal. Terdapat pula laporan PM Netanyahu yang membatalkan rencana pertemuan dengan PM Inggris Theresa May bulan depan dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos. 
 
PM Netanyahu dan beberapa pejabat Israel lainnya merespons resolusi PBB dengan kata-kata kurang pantas. Resolusi DK PBB diloloskan setelah Amerika Serikat (AS) memilih abstain. 
 
Netanyahu menuduh Presiden AS Barack Obama berada di balik resolusi "memalukan" dari DK PBB. 
 
Tidak memedulikan kekalahan telaknya di DK PBB, pemerintah Israel menegaskan akan tetap melanjutkan pembangunan permukiman di daerah sengketa. 
 
Pemerintah kota Yerusalem berencana membangun tambahan 600 unit rumah di bagian timur yang diklaim Palestina sebagai milik mereka. 
 
Resolusi DK PBB yang diloloskan pada Jumat mengecam permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai "pelanggaran hukum internasional" dan penghambat solusi damai dengan Palestina.
 
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WIL)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan