medcom.id, Ankara: Turki telah memberhentikan lebih dari 6.000 pekerja dan memerintahkan penutupan puluhan asosiasi dalam keadaan darurat yang diberlakukan setelah gagalnya kudeta Juli. Gelombang pembersihan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti.
(Baca: Militer Kudeta Pemerintah Turki).
Lebih dari 100.000 pekerja dibekukan atau dipecat sejauh ini dalam tindakan keras terhadap siapapun yang dituduh memiliki hubungan dengan komplotan kudeta. Sementara puluhan media telah ditutup.
Dalam dekrit pemerintah terbaru yang dipublikasikan, Jumat 6 Januari, sebanyak 2.687 polisi dipecat.
Sementara itu, 1.699 pegawai negeri sipil telah dicopot dari kementerian kehakiman, ditambah 838 pejabat kesehatan dan ratusan karyawan dari kementerian lain.
Selain itu, 631 akademisi dan delapan anggota Dewan Negara juga dilengserkan.
Aksi pemecatan diizinkan di bawah keadaan darurat, yang diperpanjang tiga bulan sejak Oktober, dan pada awalnya diberlakukan setelah kudeta. Tapi cakupannya sudah dikritik keras oleh Uni Eropa dan aktivis hak asasi manusia.
Tiga dekrit juga memerintahkan penutupan lebih dari 80 asosiasi yang dituduh melakukan "kegiatan yang membahayakan keamanan negara".
Dilansir AFP, Sabtu (7/1/2017), para kritikus mengklaim bahwa tindakan keras sudah kelewat batas dari para terduga komplotan kudeta dan targetnya siapa pun yang berani menunjukkan perlawanan terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Ankara menyalahkan plot kudeta ke ujung hidung ulama Muslim berbasis di Amerika Serikat (AS) Fethullah Gulen. Sembari menyebarkan kampanye tak henti-hentinya, yang diperlukan demi membasmi pengaruh sang ulama dari kehidupan publik. Gulen membantah tuduhan tersebut.
Turki juga berpendapat langkah-langkah keamanan yang luar biasa diperlukan dalam menghadapi meningkatnya ancaman dari kelompok militan Islamic State (ISIS) dan Partai Pekerja Kurdistan (PKK).
Negara itu dirundung dua serangan, pekan ini, salah satunya diklaim oleh militan ISIS yang menyerang sebuah kelab malam kelas atas Turki. Dan insiden berdarah lainnya, yang disalahkan pihak berwenang kepada PKK, di kota sisi barat, Izmir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
