50 Ribu Orang Kehilangan Pekerjaan Usai Kudeta Turki

medcom.id, Ankara: Lebih dari 50 ribu orang, ditandai, dipecat atau dibebastugaskan dari pekerjaannya oleh Pemerintah Turki. Mereka dikabarkan memiliki kaitan dengan kudeta militer pekan lalu.

 

Hukuman terhadap warga yang dianggap tidak loyal terhadap pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan ini, diperluas bukan hanya kepada aparat keamanan. Tetapi hukuman juga diterapkan kepada guru, dosen dan pekerja media.

 

Pihak pemerintah mengatakan mereka yang kehilangan pekerjaannya ini merupakan pengikut dari ulama Fethullah Gulen. Nama Gulen makin terkenal setelah ulama yang berlindung di Amerika Serikat (AS) dituduh terlibat dalam upaya kudeta gagal Jumat 15 Juli lalu.
 

Kudeta yang digagalkan pada 15 juli lalu (Foto: AFP)
 

 

Perdana Menteri Turki Binali Yildrim mengatakan, Gulen memimpin sebuah organisasi teroris. 

 

"Kami akan menggali mereka (dan pengikutnya) hingga ke akar-akar," tegas Yildrim, seperti dikutip Reuters, Rabu (20/7/2016).

 

Operasi mengatasi penentang pemerintah makin meluas dilakukan di Turki. Hingga Selasa 19 Juli, media Turki mengumumkan bahwa 15.200 guru dan staf pengajar lainnya dipecat.

 

"Sementara 1.577 dosen universitas, diperintahkan untuk mengundurkan diri. 8.777 pekerja di kementerian dalam negeri pun dibebastugaskan," lapor media Turki.

 

"Selain itu, 1.500 staf di kementerian keuangan dipecat dan 257 orang yang bekerja di kantor perdana menteri juga dikeluarkan," lanjut laporan tersebut.

 

Media di Turki juga menjadi korban operasi dari pihak pemerintah. Tak kuran izin penyiaran dari 24 radio dan televisi dicabut, setelah diduga memiliki kaitan dengan Gulen.
 

Warga lawan pelaku kudeta (Foto: AFP)
 

 

Kabar ini mengikuti penangkapan lebih dari 6.000 personel militer yang diduga terlibat kudeta militer. Selain itu lebih dari 9.000 petugas polisi juga dipecat dan 3.000 hakim turut diberhentikan.

 

Tindakan terhadap ribuan pejabat pemerintah ini mengundang tanya dari pengamat internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta Turki untuk menegakan hukum dan menghormati HAM.

 

Sementara Presiden Erdogan pun mengatakan akan menerapkan kembali hukuman mati jika rakyat menginginkan. Otak di balik kudeta ini, akan diincar pertama kali jika hukuman mati kembali berlaku di Turki.

 

"Saat ini apakah tidak ada hukuman mati di AS? di Rusia? di Tiongkok," tanya Erdogan.

 

"Di seluruh dunia? Hanya di Uni Eropa hukuman mati tidak diterapkan," tegasnya.

 

Turki menghapus hukuman mati pada 2004 sebagai upaya untuk bergabung dengan Uni Eropa. Jika hukuman diterapkan kembali, dikhawatirkan bisa mengakhiri negosiasi Turki untuk bergabung dengan blok negara Eropa itu.

(FJR)