Pengamat Timur Tengah Smith Alhadar menilai minimnya transparansi terkait isi kesepakatan membuat situasi tetap penuh ketidakpastian.
Ia menyoroti pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut penghentian perang regional tidak mencakup konflik antara Israel dan Hezbollah.
Padahal, penghentian konflik tersebut merupakan salah satu tuntutan Iran dalam proposal 10 poin perdamaian.
Berpotensi memicu eskalasi konflik
Menurut Smith, kondisi ini berpotensi memicu kembali eskalasi konflik. "Artinya, perang bisa meletus kembali disebabkan sabotase Netanyahu," kata Smith mengutip dari Media Indonesia, Rabu, 8 April 2026.
Ia menilai Netanyahu berada dalam posisi dilematis jika harus menghentikan perang dengan Hezbollah sebelum kelompok tersebut dilemahkan.
"Pasalnya, kalau dia melakukan gencatan senjata dengan Hezbollah sebelum proksi Iran ini kalah dan dilucuti, maka Netanyahu akan jatuh, syukur-syukur tidak berujung pada pengadilan terkait isu korupsi dan pelemahan pengadilan yang dilakukannya," jelasnya.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump dinilai sebagai sosok yang sulit diprediksi. Smith menyebut dinamika politik domestik di Amerika Serikat turut memengaruhi kebijakan Trump.
"Di pihak lain, Trump adalah tokoh yang unpredictable. Berikut, pendukung Republik di Senat dan DPR AS akan menekan Trump untuk mendukung Israel dalam perangnya di Libanon," terangnya.
Meski demikian, Smith memperkirakan Trump justru akan mendorong Israel untuk mengakhiri konflik di Libanon. "Tapi, saya percaya Trump akan menekan Netanyahu untuk mengakhiri perang di Libanon karena Trump dalam posisi yang lemah vis a vis Iran dalam perundingan di Pakistan pada Jumat besok," lanjutnya.
Penasihat Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) itu juga meyakini pengalaman Iran menghadapi kebijakan Trump sebelumnya membuat Teheran lebih berhati-hati dalam perundingan kali ini.
"Pasti, karena pengalaman Iran dibohongi berkali-kali oleh Trump, point ini telah dirundingkan secara tidak langsung antara AS dan Iran yang dimediasi Pakistan," pungkasnya.
Pembukaan akses Selat Hormuz hanya sementara
Sementara itu, terkait pembukaan Selat Hormuz, Smith menilai langkah tersebut hanya bersifat sementara. "Pembukaan Selat Hormuz untuk sementara hanya untuk menyelamatkan muka Trump," katanya.
Ia menambahkan, selama masa gencatan senjata, aktivitas pelayaran tetap berada dalam pengawasan Iran. "Lagi pula, selama 2 minggu ini, tanker dan kargo yang memasuki Selat Hormuz harus berkoordinasi dengan militer Iran," jelasnya.
Dalam tuntutan Iran, Selat Hormuz tetap akan berada di bawah kendali Teheran setelah konflik berakhir. Karena itu, pembukaan jalur tersebut dinilai hanya berlaku sementara selama proses negosiasi berlangsung.
"Jadi, pembukaan sementara tanpa Iran meminta fee dari tanker yang masuk hanya berlaku selama perundingan berlangsung. Bila perundingan gagal, Iran akan menutup kembali selat itu," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
