medcom.id, Beirut: Gencatan senjata nasional di Suriah -- ditengahi oleh Rusia dan Turki yang mendukung pihak berlawanan dalam konflik -- tertahan di awal Jumat 30 Desember setelah muncul bentrokan kembali.
Presiden Rusia Vladimir Putin, sekutu utama Presiden Suriah Bashar al-Assad, mengumumkan gencatan senjata, pada Kamis 29 Desember, setelah menempa perjanjian dengan Turki, pendukung lama kubu oposisi.
Kalangan pemantau dan seorang pejabat pemberontak melaporkan bentrokan terjadi tidak lama setelah gencatan senjata dibahas pada tengah malam (atau pukul 17:00 waktu setempat pada Kamis). Kontak senjata melibatkan pejuang gerilyawan lawan pasukan pemerintah di sepanjang batas provinsi antara Idlib dan Hama, dan beberapa insiden lain berupa baku tembak lebih jauh ke selatan. Berjam-jam kemudian keadaan baru tenang di daerah yang termasuk dalam kesepakatan perjanjian.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Amerika Serikat (AS) bisa bergabung dengan proses perdamaian setelah Presiden terpilih Donald Trump dilantik pada 20 Januari. Dia juga ingin Mesir bergabung pada Januari, bersama Arab Saudi, Qatar, Irak, Yordania, dan PBB.
"Sejumlah kelompok pemberontak sudah menandatangani perjanjian," kata Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dikutip Reuters, Jumat (30/12/2016).
"Beberapa pejabat pemberontak mengakui kesepakatan itu, dan juru bicara Tentara Pembebasan Suriah (FSA), aliansi bebas kelompok gerilyawan, mengatakan akan mematuhi gencatan senjata," imbuh pernyataan ini.
Salah seorang komandan FSA optimis tentang kesepakatan gencatan senjata, upaya serius ketiga berbentuk gencatan senjata nasional tahun ini.
"Kali ini saya memiliki keyakinan dalam keseriusannya. Ada masukan internasional baru," kata Kolonel Fares al-Bayoush.
Perang saudara Suriah, dimulai ketika aksi protes damai berubah menjadi kekerasan pada 2011, sudah menyebabkan lebih dari 300.000 orang terbunuh dan membuat 11 juta lebih penduduk kehilangan tempat tinggal, setengah populasi Suriah sebelum bergolaknya perang.
Gencatan senjata, di hari-hari berakhirnya pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama, adalah kali pertama inisiatif utama diplomatik internasional di Timur Tengah dalam beberapa dekade tanpa melibatkan AS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
