medcom.id, Tel Aviv: Sebuah komite Israel membahas terbitnya izin guna membangun lebih banyak rumah pemukim di wilayah Palestina di Yerusalem timur. Padahal Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) sudah melarang pembangunan tersebut.
LSM Ir Amim, yang memonitor pembangunan pemukiman, berkata, komite perencanaan bisa menyetujui izin mendirikan 618 unit rumah terutama di sektor timur milik Palestina di kota itu.
Izin ini akan menandai persetujuan pertama setelah DK PBB menggelar pemungutan suara, Jumat 23 Desember, menuntut dihentikannya pembangunan pemukiman Israel di wilayah Palestina.
Resolusi disahkan setelah Amerika Serikat (AS) mengambil langkah abstain yang langka, membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengecam Presiden Barack Obama dan bersumpah untuk tidak mematuhi putusan ini.
Wakil Wali Kota Yerusalem, Meir Turjeman, yang juga mengepalai komite, kabarnya juga telah berbicara soal mencari cara buat mengajukan rencana sebanyak 5.600 unit rumah lainnya pada tahap awal dalam proses.
Pada Selasa 27 Desember, Meir mengatakan kepada AFP, tidak ada rencana membatalkan pembahasan untuk menanggapi suara PBB. Ratusan izin bangunan sudah berada dalam sebuah agenda sebelum resolusi itu disahkan.
"Kami akan membahas segala sesuatu yang sudah direncanakan secara serius," katanya seperti dilansir AFP, Rabu (28/12/2016).
"Saya tidak peduli dengan PBB atau apa pun yang mencoba untuk mendikte tindakan kita di Yerusalem," tegasnya.
"Saya berharap pemerintah dan pemerintah baru AS akan memberi kita momentum untuk terus dan menebus kekurangan yang dibuat selama delapan tahun pemerintahan Obama," pungkasnya tentang pembangunan pemukiman.
Israel telah mengambil langkah-langkah diplomatik dalam menanggapi apa yang disebutnya resolusi "memalukan", yang menerima dukungan dari 14 anggota DK PBB dan AS abstain.
Masih pada Selasa, pihak kementerian luar negeri juga berkata akan "mengurangi sementara" kunjungan dan bekerja sama dengan kedutaan negara-negara yang memilih bersuara dalam resolusi.
Pada Hari Natal, mereka memanggil duta besar dari negara-negara yang memberikan suara untuk resolusi. Sementara Netanyahu bertemu Duta Besar AS Daniel Shapiro di hari itu juga.
Kembalinya upaya perdamaian?
Anggota DK PBB seperti Rusia, Tiongkok, dan Inggris menjadi kunci untuk diplomasi atau perdagangan Israel dan beberapa analis menyarankan langkah-langkah yang diambil agar lebih simbolis daripada substantif.
Washington merupakan sekutu Israel yang paling penting dan memberikan lebih dari USD3 miliar per tahun dalam bantuan pertahanan.
Dengan menolak untuk menggunakan hak vetonya, AS memungkinkan adopsi resolusi PBB pertama sejak 1979 buat mengutuk Israel atas kebijakan pemukiman.
DK PBB memberikan suara terkait resolusi tentang Timur Tengah (Foto: UN).
Bahkan selagi Israel bereaksi dengan marah, Menteri Luar Negeri AS John Kerry sedang bersiap menawarkan "visi yang komprehensif" bagaimana menghidupkan kembali proses perdamaian Israel-Palestina yang terhenti, dalam pidatonya, Rabu.
"Kami belum menyerah soal ini dan kami tidak berpikir Israel dan Palestina harus melakukannya berdua saja," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Mark Toner kepada wartawan.
Pemerintahan Obama telah frustrasi dengan pembangunan permukiman di Yerusalem Timur dan Tepi Barat, yang diduduki Israel sejak 1967.
Israel kemudian mencaplok Yerusalem Timur dalam sebuah aksi yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.
Permukiman tersebut dibangun di atas tanah yang Palestina lihat sebagai bagian dari negara masa depan mereka dan dilihat sebagai ilegal berdasarkan hukum internasional.
Sebanyak 430.000 pemukim Israel tinggal di Tepi Barat dan 200.000 warga Israel menghuni Yerusalem timur, yang dalam visi Palestina sebagai ibukota negara masa depan mereka.
Presiden AS terpilih Donald Trump, dilantik pada 20 Januari mendatang, telah mengisyaratkan dirinya akan mengambil kebijakan lebih lembut soal pembangunan permukiman Israel seraya berjanji memindahkan kedutaan besar AS ke Yerusalem.
Resolusi PBB menuntut "Israel segera dan sepenuhnya menghentikan semua kegiatan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem timur."
Dikatakan, permukiman itu "tidak memiliki keabsahan hukum" dan "membahayakan kelangsungan dari solusi dua negara" pada konflik Israel-Palestina, dasar perundingan selama bertahun-tahun.
Resolusi tidak mengandung sanksi, namun para pejabat Israel khawatir bisa memperlebar kemungkinan tuntutan di Pengadilan Pidana Internasional.
Mereka juga khawatir hal itu bisa mendorong beberapa negara menjatuhkan sanksi terhadap para pemukim Israel dan barang-barang yang diproduksi dalam pemukiman ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
