medcom.id, Tel Aviv: Israel masih belum bisa menerima keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang memerintahkan mereka untuk hentikan pembangunan pemukiman Yahudi.
Juru Bicara Perdana Menteri Israel bersikeras bahwa Israel memiliki bukti kuat bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama di balik Resolusi 2334 yang dikeluarkan DK PBB. AS seperti diketahui memutuskan abstain atas resolusi itu dan tidak menggunakan hak vetonya.
Meski mengaku memiliki bukti kuat, David Keyes menolak untuk memaparkan bukti tersebut. Keyes juga menyatakan bahwa Gedung Putih berbohong telah membantu mendorong resolusi itu.
"Yang bisa saya katakan saat ini adalah, kami memiliki informasi dan sangat jelas. Kami akan mengarahkan bukti ini ke jaringan yang tepat," ujar Keyes, saat diwawancara CNN, Selasa (27/12/2016).
"Ada bukti yang sangat jelas dari kalangan dunia Arab dan komunitas internasional bahwa pemerintahan Obama membantu membuat dan mempromosikan resolusi itu," tegasnya.
Keyes menyebutkan dirinya tidak akan membocorkan bukti kuat itu untuk saat ini. Menurutnya bukti tersebut harus dibagi bersama pemerintahan baru Negeri Paman Sam.
"Ini terserah kami untuk membagi informasi atau tidak," ucapnya.
Bagi Keyes, hasilnya akan berbeda jika Obama dan Netanyahu memiliki hubungan yang dekat. Dirinya pun mengkritik Obama dengan menyebutkan tidak menggunakan hak veto terhadap resolusi tersebut, menunjukkan hubungan keduanya tidak akur.
Pemerintahan Netanyahu saat ini menantikan Presiden terpilih AS Donald Trump. Israel menilai Trump lebih memiliki punya niat untuk menjalin hubungan lebih baik dengan mereka.
Sebelumnya, AS memveto resolusi serupa pada 2011. Ini adalah satu-satunya veto yang dikeluarkan oleh pemerintahan Obama dalam DK PBB.
Secara total, Negeri Paman Sam menggunakan hak vetonya sebanyak 30 kali untuk memblokir resolusi menyangkut Israel dan Palestina. Sikap abstain terakhir diambil AS pada 2009, terkait imbauan untuk gencatan senjata di Gaza.
Proses perdamaian Timur Tengah sudah terhenti sejak April 2014. Prancis pun mengumumkan rencana menjadi tuan rumah konferensi internasional terkait Palestina pada 15 Januari, yang juga membahas solusi dua negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
