Dalam pemungutan suara, 14 anggota Dewan Keamanan PBB mendukung resolusi, sementara AS memilih abstain.
"Kami tidak ragu lagi bahwa pemerintahan (Presiden Barack) Obama telah memulai ini, berada di balik ini, mengkoordinasikan kerangka resolusi dan mendorongnya agar diloloskan," tegas Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pertemuan kabinet mingguannya di Yerusalem, seperti dikutip AFP, Minggu (25/12/2016).
"Tentu saja ini bertolak belakang dari tradisi kebijakan Amrerika yang tidak pernah mencoba menetapkan kondisi tertentu untuk resolusi akhir," sambung dia.
Meski tidak mengandung sanksi, sejumlah pejabat Israel khawatir resolusi terbaru PBB dapat membuka kesempatan adanya penuntutan di panggung Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Baca: Kemenlu: Resolusi PBB Tegaskan Pemukiman Israel di Palestina Ilegal
Terdapat pula kekhawatiran beberapa negara lain akan menjatuhkan sanksi kepada pemukim dan barang-barang di permukiman Israel yang saat ini masih dibangun.
Usai rapat kabinet, Israel memanggil perwakilan dari masing-masing negara yang mendukung resolusi PBB. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon mengatakan 14 utusan anggota DK PBB akan datang ke Yerusalem sepanjang hari ini.
Resolusi terbaru PBB mendesak "Israel untuk segera menghentikan seluruh aktivitas pembangunan permukiman di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur."
Disebutkan bahwa permukiman itu "tidak memiliki keabsahan legal" dan "mengancam rencana solusi dua-negara."
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
