Sekjen PBB Ingatkan Kebijakan Kontrol Perbatasan tidak Diskriminatif

medcom.id, New York: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Selasa 31 Januari, menekankan perlunya kontrol perbatasan yang tidak diskriminatif. 

 

Sejumlah komentar secara luas sudah terlihat mengkritik pembekuan sementara yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap arus masuk ke AS untuk semua pengungsi dan warga dari tujuh negara Muslim.
 
(Baca: Tolak Larangan Imigran Muslim, Jaksa Agung AS Dipecat Trump).

 

"Semua negara memiliki hak, bahkan kewajiban, untuk bertanggung jawab mengelola perbatasan mereka demi menghindari infiltrasi oleh anggota organisasi teroris," kata Guterres, seperti dikutip Daily Mail dari laporan Reuters, Selasa (31/1/2017).

 

"Tidak bisa didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi yang terkait agama, etnis atau kebangsaan karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang menjadi landasan kita bermasyarakat," imbuhnya.

 

Guterres tidak menyinggung Trump atau kebijakannya. Sekjen PBB sudah membuat komentar serupa, di akhir pekan, ketika menghadiri KTT Afrika di Ethiopia. Juga pada Jumat 27 Januari, di acara memperingati korban Holocaust.

 

Seorang diplomat di PBB, berbicara sebagai anonim, mengatakan, pernyataan itu dimaksudkan sebagai sebuah komentar pada tindakan Trump.

 

"Langkah-langkah yang sulit dipahami, bukan berdasarkan kecerdasan konkret, cenderung tidak efektif, karena itu semua berisiko bisa disiasati dengan canggihnya gerakan teroris global saat ini," tuturnya Guterres dalam pernyataannya, Selasa.

 

Dia juga memperingatkan bahwa tindakan diskriminatif riskan memicu "kecemasan luas dan kemarahan yang dapat memfasilitasi propaganda organisasi teroris yang kita semua sangat ingin melawannya."

 

Trump meneken perintah eksekutif, Jumat, yang mencekal ke AS orang-orang dengan paspor Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman. Ia pun menghentikan pemukiman kembali pengungsi di AS.

 

Timbul kebingungan yang meluas di bandara di seluruh dunia di saat petugas bea cukai dan maskapai penerbangan memutar otak untuk menafsirkan aturan baru. Beberapa tuntutan hukum telah diajukan memblokir beberapa porsi dari instruksi, yang mengundang kecaman keras dari Demokrat, organisasi hak asasi manusia, dan beberapa sekutu Barat AS.

 

Menurut Kevin McAleenan, pejabat komisaris Bea Cukai dan Proteksi Perbatasan AS, sejak perintah berlaku, 721 wisatawan asal tujuh negara yang mencoba masuk telah ditolak.

 

Perintah itu mencekal perjalanan oleh semua orang asal tujuh negara mayoritas Muslim selama 90 hari. Juga menangguhkan pemukiman pengungsi selama 120 hari, dan dalam tempo tanpa batas melarang pengungsi Suriah.
 
 

(FJR)