Pada Jumat pagi, Rusia untuk ketiga kalinya memveto resolusi PBB untuk memperluas penyelidikan oleh Mekanisme Investigasi Bersama (JIM).
(Baca: Rusia Veto Usulan Perbarui Penyelidikan Serangan Gas Suriah).
Veto terbaru Jumat menjadi kompromi dari usulan Jepang guna memperpanjang mandat 30 hari.
"Di dunia di mana waktu dan perhatian dewan dapat diproduksi secara produktif untuk 100 hal yang berbeda, Rusia membuang-buang waktu kita," Duta Besar Nikki R. Haley dari Amerika Serikat (AS) mengatakan setelah veto terbaru Rusia.
"Rusia bisa menghalangi dewan ini, tapi tidak bisa menghalangi kebenaran," cetusnya seperti disitat UPI, Sabtu 18 November 2017.
Bolivia juga menentang resolusi tersebut. Tiongkok yang memiliki hak veto, abstain di antara 15 anggota Dewan Keamanan.
Duta Besar Italia di PBB Sebastiano Cardi, yang menjabat presiden Dewan Keamanan, mengatakan bahwa mereka "akan terus bekerja dalam beberapa jam dan berhari-hari mendatang demi menemukan posisi bersama dalam titik terang dari masalah non-proliferasi penting yang telah kami perdebatkan di hari-hari terakhir."
Pemerintah Suriah sudah membantahnya memiliki senjata kimia atau terlibat dalam serangan sarin di kota pemberontak Khan Sheikhun yang membunuh lebih dari 80 orang. Sebagai tanggapan, AS meluncurkan 59 rudal jelajah Tomahawk ke sebuah pangkalan udara Suriah pada musim semi lalu.
Bulan lalu, PBB dan inspektur senjata kimia internasional menetapkan bahwa rezim al-Assad bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia setelah veto mengatakan bahwa "tuduhan itu tak berdasar". Rusia mengatakan bahwa badan investigasi tersebut berprasangka buruk atas Rusia dan menyebutkan "kekurangan" kinerja penyidik.
Sebelum veto terakhir, Gedung Putih mengecam tindakan Rusia, Jumat.
"Rusia telah mengirim pesan yang jelas bahwa tidak menghargai kehidupan korban serangan senjata kimia atau menghormati standar perilaku internasional mengenai penggunaan senjata semacam itu," menurut sebuah pernyataan dari Gedung Putih.
Rusia mengajukan resolusi tersendiri, dengan mengatakan: "Kami menegaskan kembali niat kami, segera setelah menerima laporan tersebut, untuk mengajukan proposal spesifik buat pertimbangan Dewan Keamanan. Mengenai apa yang harus dilakukan demi memastikan, dalam akta, tidak dalam kata, kemerdekaan sejati, ketidakberpihakan, dan profesionalisme dalam menyelidiki kejahatan atas penggunaan gas beracun."
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
