Disiarkan dari laman Guardian, Selasa 16 April 2019, pemecatan sejumlah pejabat ini merupakan langkah terbaru dewan militer transisi Sudan dalam menjawab protes warga. Salah satu yang dipecat adalah Jaksa Agung Sudan.
Wakil jaksa penuntut umum, kepala kejaksaan publik dan pemimpin korporasi penyiaran nasional Sudan juga dilaporkan berada dalam daftar petinggi yang dipecat Jenderal Abdel Fattah al-Burhan.
Jenderal Burhan adalah kepala dewan militer transisi Sudan yang menggantikan pemimpin kudeta, Awad Mohammed Ahmed Ibn Auf. Ibn Auf mundur satu hari usai dilantik menjadi kepala dewan militer transisi Sudan.
Selain memecat sejumlah pejabat untuk menenangkan massa, dewan militer transisi Sudan mengaku ingin menggelar "dialog inklusif" dengan perwakilan demonstran. Dewan militer juga berjanji akan menunjuk seorang perdana menteri dari kalangan sipil.
Menurut Jenderal Burhan, dewan militer akan memimpin sementara di Sudan hingga dua tahun ke depan. Setelah masa itu terlewati, pemilihan umum akan digelar dan pemenangnya berasal dari tokoh sipil.
"Militer akan menjaga perdamaian, ketertiban dan keamanan di seantero Sudan dalam periode transisi ini, yang akan berlangsung maksimal dua tahun. Setelah itu, akan digelar pemilihan umum," ungkap Jenderal Burhan.
Menggunakan intonasi yang lebih bersahabat, Jenderal Burhan juga menyerukan kubu oposisi untuk "membantu kami memulihkan kehidupan normal" di Sudan. Ia berjanji akan menyeret siapapun yang terbukti membunuh demonstran saat bentrokan terjadi, dan juga bertekad memerangi korupsi di pemerintahan.
Demonstrasi di Sudan diawali dengan kekhawatiran warga mengenai melonjaknya harga roti dan bahan bakar minyak sejak Desember tahun lalu. Namun demo tersebut berubah menjadi penentangan terhadap Bashir.
Baca: Kepala Militer Sudan Bertekad "Habisi Rezim"
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
