Baca: Muhyiddin Ditunjuk Jadi Perdana Menteri ke-8 Malaysia.
Muhyiddin sendiri merupakan salah satu tokoh di UMNO dan ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia ketika Najib Razak menjabat pertama kali pada 2009. Muhyiddin dipecat pada 2015 ketika mengkritik Najib dalam menangani kasus korupsi 1MDB.
Kemudian pada 2016, Muhyuddin bergabung dengan Mahathir membentuk Partai Bersatu dan bergabung dengan koalisi Pakatan Harapan. Kini setelah ditunjuk oleh Raja, Muhyiddin akan bergabung dengan UMNO dan partai lainnya untuk membentuk pemerintahan baru.
“Terkejut mendengar Muhyiddin mendapatkan jabatan (perdana menteri) ini. Ini kabar yang sangat buruk untuk Malaysia,” ujar Kepala Asia Institute di University of Tasmania, James Chin, kepada ABC Australia, Sabtu, 29 Februari 2020.
“Salah satu anggota koalisi lainnya adalah partai yang mendorong pembentukan negara Islam,” imbuhnya.
Baca: Pakatan Klaim Miliki Suara Dukung Mahathir jadi PM Malaysia.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mungkin sudah tegas memilih Muhyiddin sebagai perdana menteri demi menghentikan kemelut politik. Tetapi bagi pengamat, Pakatan Harapan masih bisa memberikan perlawanan.
Pakatan meminta waktu kepada Raja untuk memberikan bukti bahwa mereka memiliki suara terbanyak di Parlemen yang bisa membentuk pemerintahan. Jika gagal menemui Raja, Pakatan bisa mengupayakan voting mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin.
“Keputusan (Raja) ini tidak memberikan sinyal bisa mengakhiri konflik,” ujar pengamat di University of Nottingham Malaysia, Bridget Welsh.
“Saya kira akan muncul desakan dilakukan pemilu,” imbuhnya.
Sementara rakyat yang tidak bisa menerima Muhyiddin menyuarakan penolakan melalui media sosial. Mereka pun mendorong agar rakyat Malaysia turun ke jalan, menolak apa yang disebut sebagai ‘demokrasi pintu belakang’.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
