PM Bangladesh Sheikh Hasina telah berkuasa sejak 2009. (Foto: AFP/Getty)
PM Bangladesh Sheikh Hasina telah berkuasa sejak 2009. (Foto: AFP/Getty)

Pemilu Bangladesh Dimulai, Jaringan Internet Dimatikan

Internasional bangladesh
Willy Haryono • 30 Desember 2018 10:52
Dhaka: Pemerintah Bangladesh mematikan jaringan internet sepanjang hari ini, Minggu 30 Desember 2018, selama proses pemilihan umum berjalan. Ini merupakan kebijakan Perdana Menteri Sheikh Hasina untuk mencegah rumor dan propaganda yang dapat memicu kerusuhan.
 
Selama masa kampanye, belasan orang tewas dan ratusan lainnya terluka dalam bentrokan antar dua kubu berseteru di Bangladesh. Selain mematikan internet, PM Hasina telah mengerahkan sekitar 600 ribu petugas keamanan gabungan ke seantero negeri.
 
Seperti dilansir dari kantor berita BBC, Warga Bangladesh berbondong-bondong bergerak menuju tempat pemungutan suara untuk mengikuti pemilu yang dimulai pada pukul 08.00 pagi waktu setempat. Jumlah warga yang diprediksi mengikuti pemilu Bangladesh mencapai lebih dari 100 juta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ratusan ribu personel ini, yang juga meliputi anggota pasukan elite Rapid Action Battalion (RAB) dan Angkatan Laut serta Penjaga Pantai -- akan mengamankan sekitar 40 ribu tempat pemungutan suara di seluruh Bangladesh.
 
Sejumlah jajak pendapat memprediksi Perdana Menteri Sheikh Hasina akan kembali berkuasa untuk periode ketiga. Ini dikarenakan rival utamanya berada di penjara atas kasus korupsi.
 
Bangladesh adalah negara dengan mayoritas Muslim dengan total populasi lebih dari 160 juta. Negara ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim hingga kemiskinan dan korupsi.
 
Sejak serangan teror yang diklaim kelompok militan Islamic State (ISIS) terjadi di Dhaka pada Juli 2016, pemerintahan PM Hasina merespons segala bentuk militansi Islam dengan tangan besi.
 
Negara ini menjadi sorotan dunia karena menjadi tujuan ratusan ribu etnis minoritas Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar. Bangladesh dipuji komunitas internasional karena menerima Rohingya, namun juga mendapat kritik atas catatan hak asasi manusia di beberapa sektor lain.
 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif