Pasukan Kamboja saat menjaga di gedung Mahkamah Agung (Foto: AFP).
Pasukan Kamboja saat menjaga di gedung Mahkamah Agung (Foto: AFP).

Partai Oposisi Kamboja Resmi Dibubarkan Pemerintah

Internasional politik kamboja
17 November 2017 12:59
Phnom Penh: Mahkamah Agung Kamboja membubarkan partai oposisi utama pada Kamis 16 November. Keputusan ini membuka peluang bagi Perdana Menteri Hun Sen, untuk memperpanjang kekuasaannya selama tiga dasawarsa.
 
Pada 2018, pemilu Kamboja akan dilangsungkan. Dengan keputusan tersebut dipastikan Hun Sen tidak akan memiliki lawan.
 
(Baca: Pengadilan Kamboja Diyakini Akan Putuskan Pembubaran Partai Oposisi).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pemerintah meminta pengadilan membubarkan Partai Penyelamatan Bangsa Kamboja (CNRP), yang dituduh berencana mengambil alih kekuasaan dengan bantuan dari Amerika Serikat (AS) setelah pemimpin partai itu, Kem Sokha, ditangkap pada 3 September.
 
Putusan pengadilan itu juga memerintahkan pelarangan politik lima tahun untuk 118 anggota partai oposisi. Hal tersebut mengancam tantangan utama pemilihan umum bagi Hun Sen, mantan komandan Khmer Merah, yang menjadi perdana menteri terlama di dunia.
 
Dalam pidato di televisi, Hun Sen mengatakan kepada warga Kamboja bahwa pemilihan umum tersebut dilanjutkan seperti biasa dan meminta anggota CNRP, yang tidak mendapat pelarangan, berpihak kepada partainya.
 
CNRP menolak tuduhan tersebut karena bermotif politik. Partai tersebut tidak mengirim pengacara untuk putusan pengadilan.
 
"Ini menunjukkan bahwa Hun Sen tidak akan pernah berhenti jika tidak ada yang menghentikannya," kata Kem Monovithya, putri Kem Sokha dan juga pejabat partai, seperti dikutip dari Antara, Jumat 17 November 2017.
 
"Putusan itu telah diharapkan. Sudah saatnya sanksi dari masyarakat internasional," imbuh Monovithya.
 
Penyumbang dana dari Barat, yang mensponsori pemilu yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1993 dengan harapan bisa menciptakan demokrasi yang abadi, telah meminta pembebasan Kem Sokha.
 
Namun, mereka tidak menunjukkan minatnya untuk memberikan sanksi terhadap pemerintah Kamboja, yang sekarang terkait erat dengan Tiongkok. Misi diplomatik AS dan Uni Eropa di Kamboja menolak memberikan komentar segera mengenai keputusan pengadilan tersebut.
 
Di samping meningkatkan anti-AS. retorika dan menghubungkan AS dengan dugaan rencana terhadapnya, Hun Sen memuji Presiden AS Donald Trump pada sebuah pertemuan puncak regional pada akhir pekan dan mengatakan bahwa dia menyambut baik kebijakannya untuk tidak melakukan interferensi.
 
Puluhan polisi pengawal berjaga di luar lapangan yang berhiaskan perhiasan emas di pusat kota Phnom Penh. Hingga saat ini, tidak ada tanda protes.

 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif