Baca juga: Tiongkok Sebut Beri Hak Kebebasan Beragama kepada Warga.
“Peristiwa ini sangat bertentangan dengan agama dan HAM. Tidak boleh, tidak dibenarkan oleh agama apapun,” Kata Amirsyah dalam diskusi ‘Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur’, di Jakarta Kamis, 20 Desember 2018.
“Pemerintah Indonesia dalam situasi apapun harus mengambil tindakan, jelas keberpihakannya” kata Amirsyah.
Amirsyah mendesak pemerintah untuk segera membantu etnis Uighur. Jika tidak, dia beranggapan bahwa akan ada kerugian yang diterima oleh pihak Tiongkok.
“Hubungan bilateral kedua negara bisa bermasalah secara politik, ekonomi, dan sosial. Kalau Tiongkok tidak melakukan upaya-upaya konkret atas tindakan diskriminatif dan sewenang-sewenangan ini,” tuturnya.
Dia juga mengkritik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang lambat dalam menanggulangi kasus ini. “Tindakan ini adalah tindakan terkutuk. Oleh karena itu , Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus ambil sikap, jangan cuma merasa prihatin, jangan double standard,“ kata Amirsyah.
“Sebagai umat beragama di Indonesia terbesar, saya ajak umat Islam menyampaikan aspirasi secara damai dan santun. Bisa secara tertulis, diplomatik supaya hal ini tidak boleh terjadi di negara manapun,“ tuturnya
Baca juga: Kedubes Tiongkok di Jakarta Jelaskan Soal Penahanan Uighur.
Hal yang serupa juga dikatakan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Dia ingin Indonesia seperti jaman Orde Baru. Dalam arti, lebih berani dalam mengambil keputusan.
“Contohnya pada kasus di Myanmar (Rohingya) pemerintah kelihatan tidak berdaya. Di Orde Baru, ketika konflik Kamboja, kita bisa mengambil tindakan Jakarta Informal Meeting dan akhirnya ada perdamaian di Kamboja,“ kata Fadli.
Dia juga mengkritik prinsip ASEAN yang dianggapnya tidak bersesuaian dengan Indonesia. “Tapi kalau kita lihat sekarang. Bahkan untuk bersikap pun kita tidak. Karena ada prinsip di ASEAN untuk tidak ikut campur dan ini adalah tindakan konyol,” Lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
