Menlu Retno Marsudi bersama Presiden Joko Widodo. Foto: AFP
Menlu Retno Marsudi bersama Presiden Joko Widodo. Foto: AFP

Tantangan Besar Diplomasi Indonesia untuk Kemenlu RI

Internasional kemenlu menlu retno lp marsudi Evaluasi Kabinet Kerja
Marcheilla Ariesta • 20 Oktober 2019 13:55
Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memegang peranan penting dalam mengawal kebijakan luar negeri. Beberapa capaian diraih selama lima tahun terakhir.
 
Namun, setiap zaman baik untuk Kementerian maupun pemimpin negara ini ada masa dan tantangannya. Tentu 2014-2019 akan berbeda tantangannya dengan 2019 sampai 2024.
 
Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia Beginda Pakpahan, menyebut beberapa capaian sudah menuju track yang ada. Misalnya peranan Indonesia dengan politik bebas aktif yang ada itu tentu Kemlu sebagai ujung tombak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Beberapa yang menjadi perhatian utama dalam pencapaian Kemenlu RI di bawah kepemimpinan Menlu Retno Marsudi antara lain:
 
1. Menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) periode 2019-2020.
 
2. Indonesia bekerjasama dengan ASEAN berupaya melaksanakan proses integrasi ASEAN maupun juga menjawab perkembangan yang ada di Indo Pacific maupun juga mendorong ASEAN Outlook Indo Pacific untuk menjadi kerjasama bersama.
 
3. Sebelumnya kerja sama dengan lintas kawasan semisalnya MIKTA, maupun kegiatan yang dibuat forum-forum yang mendorong empat pilar yang harus Kemlu lakukan. Contoh, dengan adanya Indonesia-Africa Forum yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan Perdagangan antara BUMN dan komunitas bisnis Indonesia dan Afrika.
 
Keberhasilan terakhir adalah terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022.
 
“Itu bagian dari diplomasi ekonomi kita. Lalu juga ada IMF seperti itu. Nah itu semua merupakan berbagai hal yang sudah dilakukan antara 2014 sampai 2019. Perlu kita lihat sekarang apa sebenarnya yang menjadi tantangan untuk politik luar negeri Indonesia di 2019-2024,” ujar Beginda, kepada Medcom.id.
 
“Ada tiga tantangan yaitu peningkatan kompetisi antara negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik. Bagaimana Indonesia dan ASEAN yang berada di pusat Indo-Pasifik menjawab tantangan yang ada dari negara-negara besar ini. Baik itu kompetisi persaingan pengaruh atau power dari negara-negara besar,” imbuh Beginda.
 
Tantangan kedua, bagaimana menavigasi hasil ketidakpastian ekonomi global maupun dunia dari kebijakan American first dari yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (Donald Trump) dalam konteks kebijakan luar negeri maupun perdagangan misalnya, perang dagang, di mana sekarang setiap negara semakin proteksionis dan unilateral itu yang dilakukan Amerika dan Tiongkok. Bagaimana kita merespon itu karena itu real di depan mata,” tegasnya.
 
Dan yang terakhir, melemahnya globalisasi. Beginda menyoroti bagaimana Indonesia menghadapi globalisasi misalnya dengan membangun kerja sama multilateral di PBB dan menunjukkan peran-peran Indonesia di forum-forum internasional. “Tapi di dalam negeri juga menjadi pertanyaan dan Kemenlu tidak bisa menjawab pertanyaan itu sendirian,” tuturnya.
 
Mengambil contoh mengenai diplomasi ekonomi misalnya. Ketika dampak Perang Dagang Amerika-Tiongkok hadir di Asia Tenggara dan Indonesia. Sudah sepatutnya pemerintah bekerja sama dengan sektor bisnis atau stakeholder mencoba membuat pembukaan pasar. Contoh nyata yang dilakukan adalah Indonesia Africa Forum. Kemudian, pembukaan pasar juga harus dibarengi dengan kualitas dari produk-produk Indonesia karena indeks kompetitif Indonesia menurun menurut World Economic forum.
 
“Ini menjadi pekerjaan rumah Kemlu dan nanti dalam kebijakan kebijakan luar negeri, karena di dalam negerinya sendiri harus seiring. Supaya bisa efektif, apa yang dilakukan di luar negeri karena kebijakan luar negeri juga beriringan dengan kebijakan di dalam negeri,” ungkapnya.
 
“Tapi tentu akan berbeda kebutuhan di 2014-2019 dengan 2019 2024 saya mendengar contoh misalnya, Kementerian Luar negeri disebut akan melebur dengan Kementerian Perdagangan menjadi Kementerian Luar Negeri dan perdagangan internasional. Saya rasa di point kedua itu yang harus dilakukan karena ada kasus ketidakpastian dunia akibat perang dagang. karena nanti akan di bawah Kementerian Luar Negeri akan tangan perdagangan luar negeri kita,” tukasnya.
 
Jika memang penggabungan itu terjadi, pasti akan berbeda karena sebelumnya belum ada dan masih di bawah Kementerian Perdagangan. Nanti dengan adanya perdagangan internasional ketika membuka misi dagang ke Afrika Menlu bisa mengajak bersama karena di bawah tanggung jawabnya menjadi lebih efektif dan tingkat koordinasinya lebih jelas.
 
“Memang saya lihat tantangannya berbeda tentu harapannya dan responsnya tentu akan berbeda. Makanya saya harapkan nomenklaturnya nanti bisa lebih menjalankan politik luar luar negeri bebas aktif tidak hanya di pertahanan dan perdamaian tapi juga diplomacy economy,” tegas Beginda.


Perlindungan WNI

Salah satu yang menjadi perhatian dalam kinerja Kementerian Luar Negeri saat ini adalah perlindungan warga negara Indonesia (WNI). Menurut Beginda, Perlindungan WNI di luar negeri itu adalah tugas konstitusi negara. Kini yang harus dilakukan adalah peningkatan peranannya.
 
“(Direktorat) PWNI dan BHI Itu sudah merupakan konstitusi dari negara. Tinggal sekarang bagaimana kita meningkatkan performa kita misalnya dengan menggunakan teknologi untuk optimalisasi Perlindungan WNI dengan wilayah-wilayah atau negara yang banyak WNI bekerja maupun sekolah, seperti Malaysia dan Arab Saudi,” menurutnya.
 
“Sekarang orang Indonesia yang mobilitasnya lebih tinggi ke luar negeri. Pemanfaatan teknologi yang lebih baik dan seiring dengan perkembangan fungsi perlindungan WNI di KBRI yang mana warga negaranya banyak,” pungkas Beginda.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif