Kemenlu: Pihak Hong Kong Sepakat Tidak Kriminalisasi BMI

medcom.id, Jakarta: Buruh migran Indonesia (BMI) di Hong Kong kerap tersandung kasus identitas palsu. Namun kementerian luar negeri RI menyebutkan bahwa pihaknya sudah sepakat dengan Hong Kong bahwa BMI tak akan dikriminalisasi.

 

Ketua International Migrants Alliance Eni Lestari saat mengunjungi Metro TV di Kedoya, Jakarta Barat pada Kamis (29/9/2016), menyebutkan bahwa pemerintah melakukan percobaan melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Hong Kong.

 

"Pihak imigrasi Indonesia bilang mereka memiliki kesepakatan dengan imigrasi Hong Kong. Tetapi, mereka tidak ada MoU. Ketika imigrasi Hong Kong bilang tidak ada kesepakatan, kita mau bilang apa?" ujar Eni.

(Baca: Pidato di PBB, Eni Lestari Minta Pemerintah Rangkul TKI https://www.medcom.id/internasional/asia/8N0qvvAb-pidato-di-pbb-eni-lestari-minta-pemerintah-rangkul-tki).
 

Melalui Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu RI Lalu Muhammad Iqbal, kesepakatan dengan Hong Kong sudah terjalin.

 

"Masalahnya tidak sesederhana itu. Menlu dan Menkumham turun tangan langsung ke Hong Kong untuk menyelesaikan masalah ini dengan pihak Hong Kong. Pihak Hong Kong sendiri setelah itu melakukan konsultasi rutin dengan KJRI setiap ada kasus seperti itu (BMI terlibat kasus identitas palsu). Yang jelas kita perjuangkan agar BMI yang jadi korban pemalsuan data tidak menjadi korban revisi data Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM)," tutur Iqbal, kepada Metrotvnews.com, Kamis (29/9/2016). 

 

Namun Iqbal mengakui bahwa ada beberapa teman BMI yang akhirnya diproses secara hukum dalam wawancara dengan pihak Hong Kong. Menurut Iqbal BMI itu  mengatakan bahwa mengetahui dilakukannya perubahan data oleh agen BMI ketika mereka mengurus paspor.

 

"Yang jelas kita sepakat dengan pihak Hong Kong untuk tidak mengkriminalisasi BMI, tapi justru agen yang terlibat," pungkasnya. 

 

Lebih lanjut Iqbal menambahkan bahwa KJRI akan duduk bersama dengan BMI untuk menyamakan langkah agar upaya kedua pihak sejalan demi perlindungan para pahlawan devisa ini.
 
 
 
 

(FJR)