Tidak Ada Warga Rohingya yang Mau Pulang ke Myanmar
Pengungsi Rohingya di Bangladesh menolak untuk direpatriasi ke Myanmar. (Foto: AFP).
Dhaka: Keraguan merebak tentang rencana untuk mulai memulangkan ratusan ribu orang Rohingya yang tahun lalu melarikan diri dari Myanmar, Kamis 15 November. Komisioner Urusan Pengungsi Bangladesh mengatakan tidak ada yang ingin kembali dan mereka tidak akan dipaksa pergi.

Para pengungsi yang ketakutan, bersembunyi ketika pihak berwenang bersikeras bahwa mereka akan melanjutkan rencana meskipun ada peringatan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Para pengungsi, yang tiba di Bangladesh dengan kesaksian soal pembunuhan, perkosaan, dan pembakaran, melarikan diri dari penumpasan militer tahun lalu.

Baca juga: Repatriasi Rohingya Kemungkinan akan Dibatalkan.


Namun, komisioner pengungsi Bangladesh meragukan rencana untuk mengirim gelombang pertama sebanyak 150 orang-,dari awalnya 2.260 orang yang dijadwalkan untuk kembali,- dapat dilanjutkan sesuai jadwal Kamis.

"Menurut penilaian UNHCR, tidak satu pun dari 50 keluarga yang diwawancarai menyatakan kesediaan mereka untuk pulang dalam keadaan sekarang. Tidak ada yang merasa aman untuk kembali sekarang," kata Mohammad Abul Kalam kepada AFP, Kamis, 15 November 2018.

"Kami tidak dapat memaksa mereka untuk kembali melawan kehendak mereka," sambungnya.

Lebih dari 720.000 Muslim Rohingya mencari perlindungan dari penumpasan militer Myanmar yang diluncurkan sejak Agustus tahun lalu. Menurut para penyelidik PBB, tindakan itu pembersihan etnis. Para pelarian bergabung dengan sekitar 300.000 orang di Bangladesh.

Pengungsi Rohingya saat ini tinggal di sejumlah kamp di Bangladesh bagian tenggara, termasuk pemukiman di distrik perbatasan Cox's Bazar. Di sana, para tokoh masyarakat mengatakan, sebagian besar dari mereka yang didaftarkan untuk pemulangan telah pergi menuju ke perbukitan.

“98 persen keluarga (dalam daftar) telah melarikan diri," kata pemimpin masyarakat Nur Islam, Kamis.

Dia dan para tokoh masyarakat lainnya berkata bahwa peningkatan jumlah tentara Bangladesh di kamp-kamp dalam beberapa hari terakhir sudah memicu kecemasan.

"Semua orang tegang, situasinya sangat buruk," kata Abdur Rahim, tokoh lain, kepada AFP di Cox's Bazar. "Ada banyak tentara dan polisi di dalam kamp. Mereka memeriksa kartu identitas pengungsi Rohingya," cetusnya.

Seorang kepala polisi setempat, Abul Khaer, memperkecil laporan soal aparat keamanan tambahan. Ia katakan, tidak ada yang berubah dari jumlah personel dalam beberapa bulan terakhir.

Badan pengungsi PBB secara terbuka memperingatkan repatriasi yang akan dilakukan dan, dalam sebuah makalah pengarahan internal yang dilihat AFP, menetapkan kondisi yang ketat di mana ditawarkan bantuan kemanusiaan kepada siapa saja yang akhirnya kembali.

Dalam dokumen rahasia tertanggal November 2018, UNHCR menyebutkan bahwa mereka hanya akan memberikan bantuan jika mereka yang kembali diperbolehkan pulang ke desa yang mereka tinggalkan atau ke lokasi lain yang mereka pilih.

"Dengan hampir tidak adanya akuntabilitas -- sebab pelanggaran yang sedang berlangsung -- mengembalikan pengungsi Rohingya ke Myanmar pada titik ini secara efektif berarti melemparkan mereka kembali ke siklus pelanggaran hak asasi manusia yang telah diderita komunitas ini selama beberapa dekade," kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet.

Amnesty International pada Rabu menyerukan kepada pemerintah Bangladesh dan Myanmar untuk "segera menghentikan" rencana mereka. Dikatakan itu adalah "langkah nekat yang membahayakan nyawa".



(FJR)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id