Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di berbagai posisi pemerintahan, Han menghadapi tantangan besar dalam krisis politik terbesar Korea Selatan dalam empat dekade terakhir.
Kehidupan Awal dan Pendidikan
Han Duck-soo lahir pada 18 Juni 1949 di Jeonju, Jeollabuk-do. Ia meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Nasional Seoul pada 1971, kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana di Harvard University, tempat ia memperoleh gelar master pada 1979 dan doktor ekonomi pada 1984.Karier Politik dan Pemerintahan
Han memulai kariernya di Dinas Pajak Nasional Korea Selatan pada tahun 1970 sebelum bergabung dengan Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan pada 1982.Ia menjabat sebagai Wakil Menteri di kementerian tersebut pada puncak krisis keuangan Asia tahun 1997.
Selanjutnya, Han menjadi Menteri Keuangan dan Ekonomi pada 2005 hingga 2006 sebelum dilantik sebagai Perdana Menteri pertama kali pada 2007 di bawah pemerintahan Presiden Roh Moo-hyun.
Setelah masa jabatan pertamanya sebagai perdana menteri, Han menjabat sebagai Duta Besar Korea Selatan untuk Amerika Serikat pada 2009–2012.
Selama masa ini, ia berperan penting dalam negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas Korea-AS. Han juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Perdagangan Internasional Korea dari 2012 hingga 2015.
Pada 2022, Han kembali diangkat sebagai Perdana Menteri di bawah pemerintahan Presiden Yoon Suk-yeol.
Han dikenal sebagai tokoh non-partisan yang dihormati karena keahliannya, seperti diungkapkan oleh Presiden Yoon, "Ia telah menjabat di berbagai posisi penting atas dasar pengakuan terhadap keahlian dan pengalamannya, bukan afiliasi politik."
Peran sebagai Pelaksana Tugas Presiden
Han ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Presiden setelah Yoon Suk-yeol dimakzulkan akibat upaya gagal memberlakukan darurat militer.Dengan tugas berat untuk menstabilkan pemerintahan, Han harus menghadapi tantangan internal seperti krisis politik dan ekonomi, serta ancaman eksternal dari Korea Utara yang bersenjata nuklir.
Sebagai pemimpin sementara, Han berfokus pada memastikan stabilitas kebijakan luar negeri dan keamanan. Ia mengambil langkah awal dengan meyakinkan sekutu internasional, termasuk Amerika Serikat, bahwa komitmen Korea Selatan terhadap keamanan regional tetap kokoh.
"Han adalah tokoh yang rasional dan berpengalaman, yang mampu menjembatani perbedaan di tengah situasi krisis," ujar seorang pejabat senior pemerintah Korea Selatan.
Pengadilan Konstitusi kini memegang kendali atas nasib Yoon Suk-yeol, dan proses hukum ini dapat berlangsung hingga enam bulan.
Dalam situasi ini, Han juga diharapkan memastikan kelangsungan pemerintahan hingga keputusan akhir diumumkan.
Sebagai salah satu langkah konkrit, Han telah meminta partisipasi penuh dari semua kementerian untuk menjaga kelancaran pemerintahan.
Untuk menguatkan hubungan internasional, Han berbicara dengan Presiden AS Joe Biden. Dalam pernyataannya, Han menegaskan bahwa Korea Selatan akan melanjutkan kebijakan luar negeri dan keamanan tanpa gangguan
Biden memuji ketangguhan demokrasi Korea Selatan dan menegaskan pentingnya aliansi AS-Korea Selatan sebagai "pilar perdamaian dan kemakmuran Indo-Pasifik."
Tantangan dan Masa Depan
Masa jabatan Han sebagai pelaksana tugas presiden diperkirakan berlangsung hingga Pengadilan Konstitusi memutuskan nasib Yoon Suk-yeol dalam waktu enam bulan.Jika Yoon diberhentikan, pemilu presiden baru harus digelar dalam waktu 60 hari, dan Han akan tetap memimpin selama masa transisi tersebut.
Han juga menghadapi tekanan dari oposisi utama, Partai Demokrat, yang telah mengajukan keluhan terhadapnya atas dugaan kelalaian dalam mencegah kebijakan darurat militer Yoon.
Jika Han juga dimakzulkan, Menteri Keuangan akan menjadi pelaksana tugas presiden berikutnya, sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Namun, konstitusi Korea Selatan tidak menjelaskan secara rinci kewenangan perdana menteri sebagai pelaksana tugas presiden.
Sebagian besar pakar hukum menyatakan bahwa peran Han harus dibatasi pada pencegahan kelumpuhan pemerintahan, meski ada pandangan bahwa ia dapat menjalankan seluruh kewenangan presiden.
Pengadilan Konstitusi sebelumnya menunjukkan pendekatan pragmatis dalam kasus-kasus serupa, seperti pemakzulan Park Geun-hye pada 2017.
Baca Juga:
Presiden Korsel Yoon Suk-yeol Rezmi Dimakzulkan atas Darurat Militer
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
