Protes tolak RUU Ekstradisi di Hong Kong ricuh, 72 orang terluka. (Foto: AFP).
Protes tolak RUU Ekstradisi di Hong Kong ricuh, 72 orang terluka. (Foto: AFP).

Otoritas Hong Kong Tutup Kantor Pemerintah Usai Kerusuhan

Internasional hong kong
Marcheilla Ariesta • 13 Juni 2019 10:06
Hong Kong: Otoritas Hong Kong menutup kantor-kantor pemerintah usai kekerasan yang terjadi akibat demo menentang rancangan undang-undang (RUU) Ekstradisi.
 
Pada Kamis, 13 Juni 2019 pagi, hanya segelintir pengunjuk rasa yang masih berada di lokasi demo. Padahal polisi sudah melakukan pembersihan di sekitar kantor badan legislatif kota tersebut.
 
Ken Lam, salah seorang demonstran berusia 20-an mengatakan dia akan tetap mogok kerja hingga RUU itu dihapuskan. Pria yang bekerja di industri makan dan minuman itu mengaku tak menyetujui RUU tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya tidak tahu apa rencana para pendemo hari ini, kami hanya akan mengikuti arus, tetapi kami pikir jumlah hari ini lebih sedikit dari kemarin dan akan lebih damai," tuturnya, dilansir dari Channel News Asia.
 
Tak hanya kantor pemerintah, Mal Pacific Place yang berada di sebelah kantoe badan legislatif juga ditutup. Namun kini lalu lintas di sekitar kawasan pusat bisnis telah dibuka.
 
Bahkan, bank-bank yang bermarkas di distrik Central -jantung keuangan kota - itu tetap buka seperti biasa. Namun, banyak yang menawarkan para staf untuk bekerja dari rumah.
 
Baca juga:Hong Kong Tenang Usai Kerusuhan yang Melukai 72 Orang
 
Kepala Badan Eksekutif Hong Kong yang didukung Tiongkok, Carrie Lam mengutuk kekerasan yang terjadi Rabu malam. Dia mendesak pemulihan ketertiban dengan cepat.
 
Hingga dini hari, 72 orang telah dirawat di rumah sakit. Ini termasuk dua orang yang terluka parah.
 
Kini, ketenangan tetapi penuh kewaspadaan tampak terlihat di kota setelah polisi menembakkan peluru karet, gas air mata dan semprotan merica dalam serangkaian tindakan untuk mengusir para pedemo dari gedung badan legislatif kota.
 
Ini menandai beberapa kekerasan terburuk untuk mengguncang pusat keuangan sejak Inggris mengembalikannya ke pemerintahan Tiongkok pada tahun 1997 dengan jaminan otonomi dan kebebasan yang luas, termasuk sistem hukum yang terpisah dan kebebasan berbicara.
 
RUU ekstradisi yang menjadi biang keladi demonstrasi akan memungkinkan orang-orang dikirim ke daratan Tiongkok untuk diadili. RUU ekstradisi telah memicu kekhawatiran yang tidak luas, baik secara lokal maupun internasional, bahwa aturan itu berisiko lebih lanjut perambahan dari pejabat Tiongkok dan mengancam supremasi hukum yang menopang status keuangan internasionalnya.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif