“Saya khawatir dengan kekerasan di Bangladesh pada minggu terakhir ini, yang menyebabkan banyak kematian dan ratusan luka-luka” Ujar Turk seperti disitat dari laman resmi Komisi HAM PBB, 19 Juli 2024.
Turk juga menyatakan kekhawatirannya terhadap laporan di Bangladesh, di mana pemerintahan tersebut, menggunakan pasukan paramiliter seperti Tentara Perbatasan Bangladesh dan Batalion Aksi Cepat (RAB) terhadap warga sipil yang masih memiliki banyak 'catatan pelanggaran HAM'.
| Baca: Situasi Bangladesh Panas, WNI Terpantau Aman |
Turk pun mendesak pemerintahan Bangladesh untuk menjamin hak kebebasan berekspresi masyarakat, tanpa rasa takut terhadap hidup mereka.
Komisi HAM menilai bahwa kebijakan pemerintahan Bangladesh untuk menutup akses internet negara tersebut, mengekang kebebasan berekspresi masyarakat dan akses tersebut harus dipulihkan secepat mungkin.
Komisi tersebut juga menilai bahwa pemimpin politik Bangladesh harus bekerja sama dengan populasi muda untuk menemukan solusi terhadap isu ekonomi yang telah melanda negara tersebut.
Para demonstran menuntut lowongan pekerjaan yang mereka nilai kebanyakan diberikan kepada keluarga veteran yang berjuang pada Perang Kemerdekaan Bangladesh tahun 1971.
Melampir dari Al-Jazeera, seperlima dari 170 juta populasi di Bangladesh tidak memiliki pekerjaan maupun teredukasi.
Melansir dari AFP, angka kematian dalam bentrokan itu sudah mencapai angka 105 korban jiwa pada hari Jumat, dan lebih dari 1000 orang luka-luka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
