"Tolak ukur pembangunan dan pertumbuhan ekonomi seharusnya ditekankan pada dampaknya terhadap masyarakat yang paling rentan, dimulai dari mereka yang paling kekurangan," ucap Zeid saat ditemui di kantor PBB di Indonesia, Jakarta, Rabu 7 Februari 2018.
Meski demikian, RI dinilai telah melakukan banyak langkah positif untuk mencapai keadilan sosial, meski kesenjangan ekonomi masih tetap ada. Salah satu dampak dari kesenjangan ekonomi di Indonesia adalah kasus gizi buruk di kalangan masyarakat rentan.
Zeid mengaku telah mendapatkan laporan dari para pegiat HAM, yang menyebutkan kondisi buruk terjadi di wilayah terpencil di Indonesia, salah satunya di dataran tinggi Papua.
Selain soal gizi buruk, Zeid juga mendapat laporan mengenai pelanggaran HAM oleh sejumlah perusahaan pertambangan di beberapa wilayah RI.
"Pertambangan dan penebangan hutan yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar telah menjadi penyebab utama pelanggaran HAM terhadap para petani, pekerja dan masyarakat adat," ungkapnya.
Baca: PBB: Penghormatan HAM Perkuat Kehidupan Bermasyarakat
Menurut dia, sejumlah proyek tersebut disetujui pemerintah setempat dan dilaksanakan tanpa berdialog dengan masyarakat lokal. Hal ini rentan memicu perampasan tanah, kerusakan lingkungan dan pencemaran sumber air.
Untuk mengatasi masalah ini, Zeid mendorong adanya dialog inklusif serta konsultasi antar perusahaan dengan warga. Dialog dapat membahas beragam hal, salah satunya mengenai urgensi dari pelaksanaan sejumlah proyek tertentu.
"Seharusnya mereka (perusahaan) melakukan hal itu agar bisa adil, dan diinformasikan dengan baik kepada masyarakat yang terkena dampaknya," seru dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
