Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono, mengungkapkan bahwa kerja sama antara BNP2TKI dan Kemenlu RI sangat erat, terutama terkait perwakilan-perwakilan RI di luar negeri yaitu KBRI dan KJRI.
"Khusus untuk lolosnya TKI non-prosedural ke Timur Tengah, yang perlu diperkuat adalah aspek pencegahan. BNP2TKI dan Kemenlu RI bersama-sama mencegah agar tidak terjadi perdagangan orang lewat penyaluran TKI, terutama di negara konflik," kata Hermono, kepada Metrotvnews.com, 7 Agustus 2017.
Selain itu, BNP2TKI juga menjalin kerja sama dengan pihak Imigrasi, dua bandara di Indonesia dan juga di luar negeri, terutama di negara yang memiliki banyak penerimaan TKI, dan Bareskrim.
"Dengan Bareskrim, kami bekerja sama untuk menindak mereka yang memperdagangkan orang dengan dalih pengiriman TKI. Sudah ada kesepakatan itu, tapi memang belum kuat," ucapnya.
Menurut penuturan mantan Wakil Duta Besar RI di Malaysia ini, upaya pengetatan pemberian paspor harus terus dilakukan agar pemerintah bisa mencegah para TKI pergi ke luar negeri dengan tujuan tidak jelas.
Biasanya, para korban memang mendapatkan visa ke Timur Tengah melalui negara ketiga, misalnya Malaysia. Sebagian besar kasus perdagangan orang memang diawali dari keberangkatan mereka yang non-prosedural.
Baca: Kemenlu Jemput Bola Bagi Informasi Terkait TKI
"Kasus-kasus yang kita tangani itu 90 persen adalah TKI non-prosedural. Mereka berangkat tidak melewati BNP2TKI. Ada yang dari penyalur tidak resmi atau memang nekat berangkat sendiri," katanya.
Ia membeberkan bahwa banyak calon TKI yang memiliki kontak dengan TKI yang sudah lebih dulu berada di Malaysia. Terlebih, BNP2TKI tidak memiliki data para TKI yang berangkat secara tidak resmi. Hal ini tentu menyulitkan BNP2TKI dan pemerintah jika mereka terlibat kasus atau menjadi korban perdagangan orang.
Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono (kanan). (Foto: MI/Panca Syurkani)
BNP2TKI tentu melayani para TKI terdaftar jika mereka mendapatkan kesulitan di negara orang. Namun, untuk para TKI tak terdaftar, BNP2TKI dan Kemenlu pun siap membantu.
Pertama, biasanya BNP2TKI menerima pengaduan dari keluarga yang mencari sanak familinya yang sudah bertahun-tahun tidak ada kabar sejak bekerja sebagai TKI. Pengaduan ini jelas dikoordinasikan dengan Kemenlu RI dan perwakilan di negara tersebut.
"BNP2TKI menangani kasusnya setelah si korban ini sampai di Indonesia. Kalau sakit, ya kita bawa ke rumah sakit dan diantar ke keluarganya serta menindaklanjuti jika masih terlibat pelanggaran di negara tempat ia bekerja," jelas Hermono.
Untuk kasus perdagangan orang, BNP2TKI berkoordinasi langsung dengan Bareskrim. Jika terkait dengan gaji yang belum dibayarkan, dikoordinasikan dengan perusahaan yang mengirimkan TKI ini.
"Ada fungsi penanganan pengaduan dan pelayanan setelah mereka tiba di Indonesia serta mediasi advokasi ke perusahaan-perusahaan penyalur serta koordinasi dengan penegakan hukum jika terlibat pidana," ungkapnya.
Moratorium masih Berlaku
Hermono menegaskan, moratorium TKI ke Timur Tengah masih berlaku hingga sekarang. Pada 2015, Indonesia memberlakukan moratorium serempak untuk 19 negara di kawasan tersebut, terutama Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab dan Yordania.
Namun, ia tak memungkiri, meskipun moratorium sudah diberlakukan dua tahun lalu, Indonesia masih kecolongan, di mana warganya diketahui bisa lolos untuk bekerja di Timur Tengah.
Baca: Moratorium TKI ke Timur Tengah Masih Diberlakukan
"Nah, ini biasanya dari calo-calo tidak jelas. Yang kedua, mereka diiming-imingi bekerja di Timur Tengah, ujung-ujungnya sampai ke Suriah, karena bekerja di negara konflik, mereka digaji tinggi," ungkap dia.
Sementara untuk para TKI legal, lanjutnya, BNP2TKI mempunyai data-data lengkapnya, mulai dari perusahaan yang mempekerjakan sampai data majikan.
"Jika memang ada masalah, penanganannya pun lebih mudah. Kecuali, TKI ini kabur dari majikannya. Itu menyulitkan kita," tukas Hermono.
Kerusakan akibat konflik berdarah di Raqqa, Suriah. (Foto: AFP)
TKI Masuk ke Suriah
Suriah, menjadi negara tujuan para TKI dengan iming-iming gaji tinggi. Padahal, Suriah adalah salah satu negara konflik yang cukup berbahaya, meskipun perwakilan Indonesia masih aktif di sana, yakni KBRI Damaskus.
Biasanya, para calon TKI ini berangkat bersama keluarganya dengan tujuan langsung ke Suriah. Jika ia bukan TKI, maka ia akan ke Suriah via Turki.
"Suriah termasuk negara yang tertutup untuk TKI. Artinya, kita memang tidak mengirimkan TKI ke sana. Kalau bisa ke sana, berarti ilegal," ucap Hermono.
Kebanyakan para calon TKI ditipu oleh para agensi yang memberangkatkannya, dengan iming-iming akan diberangkatkan ke Uni Emirat Arab. Namun pada kenyataannya, mereka justru diterbangkan ke Suriah. Dengan pengetahuan internasional yang minim, tentu para calon-calon TKI ini tidak mengetahui seperti apa keadaan Suriah.
"Karena faktor pendidikan, mereka tidak tahu di mana itu Suriah, keadaannya seperti apa. Yang mereka tahu ya kerja di Arab, dan percaya saja dengan agensi yang memberangkatkan mereka," pungkas Hermono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
