Aktivitas massa pro-demokrasi selalu diberitakan oleh Yuli Riswati. Foto: AFP
Aktivitas massa pro-demokrasi selalu diberitakan oleh Yuli Riswati. Foto: AFP

Migrant Care Tidak Terima Pekerja WNI Dideportasi Hong Kong

Internasional pemulangan tki wni Protes Hong Kong
Fajar Nugraha • 02 Desember 2019 19:02
Jakarta: Deportasi yang dilakukan oleh Hong Kong terhadap warga negara Indonesia (WNI), Yuli Riswati dianggap mengancam kebebasan pekerja migran Indonesia (PMI) di kota bisnis itu.
 
Yuli dideportasi setelah dituduh secara aktif melaporkan situasi protes yang berlangsung di kota yang masuk dalam kekuasaan Tiongkok itu. Setelah serangkaian pemeriksaan, Yuli pun akhirnya dideportasi pada 2 Desember 2019 dengan menggunakan pesawat Cathay Pacific CX 779, menuju Surabaya.
 
“Usai menjalani serangkaian pemeriksaan dokumen keimigrasian dan menghadapi pengadilan yang memutuskan bahwa dia telah melakukan pelanggaran keimigrasian dengan status overstay dan tidak bisa menunjukkan bahwa dirinya memilik penjamin. Dalam pengadilan, majikan Yuli sebenarnya telah memberikan jaminan agar dia bisa diperpanjang dokumennya, namun jaminan ini ditolak,” ujar Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Senin, 2 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Motif pemeriksaan dokumen status keimigrasian Yuli diduga kuat karena aktivitasnya yang sangat aktif melaporkan situasi demonstrasi di Hong Kong,” sebutnya.
 
“Informasi-informasi yang diproduksi oleh Yuli sangat bermanfaat bagi semua orang yang ingin mendapatkan informasi tangan pertama dari narasumber yang ada di lokasi,” tutur Wahyu.
 
Oleh otoritas Hong Kong, aktivitas citizen journalism Yuli ini yang juga bergiat di dunia literasi serta media independen, Migran Pos, dianggap membahayakan. Situasi ini memperlihatkan bahwa ada ancaman terhadap kebebasan berekspresi bagi pekerja migran Indonesia (dan negara-negara lainnya) di Hong Kong dan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
 
“Kebebasan berekspresi, hak ingin tahu serta aktif dalam inisiatif agar Hong Kong tetap berlaku sistem politik demokrasi, adalah hak bagi pekerja migran karena situasi politik demokrasilah yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja migran di Hong Kong,” imbuh Wahyu.
 
“Migrant CARE mengecam pemerintah Hong Kong yang mendeportasi Yuli karena aktivitasnya terkait dengan penyebaran informasi-informasi mengenai situasi di Hong Kong,” pungkasnya.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif